Home Opini Kepuasan Ekonomi Rakyat dan Arah Pilihan Politik Menjelang Pemilu

Kepuasan Ekonomi Rakyat dan Arah Pilihan Politik Menjelang Pemilu

Mencari korelasi antara tingkat kepuasan hasil pembangunan ekonomi suatu negara oleh rakyat dengan arah pilihan politik rakyat, adalah studi yang paling menarik untuk diperbincangkan didalam tahun politik sekarang ini.

Studi semacam ini, sekaligus sebagai upaya realistis dalam memahami dinamika dan arah kecenderungan pilihan rakyat pada pemilu yang akan datang.

Hampir dapat dipastikan, jika mayoritas rakyat mempersepsikan dan kemudian merasakan, bahwa dinamika pembangunan ekonomi riil, dirasakan sudah pada level sangat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, maka hampir dapat dipastikan jika petahana atau incumbent pasti aman dan terpilih lagi, jika ikut kontestasi politik pada periode berikutnya.

Tetapi keadaan yang sebaliknya, bisa terjadi, jika pembangunan ekonomi bagi persepsi dan apa yang dirasakan mayoritas rakyat, belum signifikan dan nyata, maka biasanya ancaman bagi incumbent atau petahana, apabila kembali akan ikut kontestasi politik dalam pemilu periode berikutnya.

Bagi “Dudley Seers”, pakar ekonomi pembangunan, dari Universitas Sussex, Inggris, yang juga mantan Direktur Institute Studi Pembangunan dari Universitas tersebut, mengatakan terjadinya pembangunan ekonomi pada suatu negara, ditandai oleh tiga hal fundamental : (1) berkurangnya sampai hilangnya jumlah rakyat miskin,(2) berkurangnya sampai hilangnya jumlah rakyat yang masih usia produktif tapi menganggur, (3) semakin menipisnya kesenjangan ekonomi antar rakyat. (Dudley Seers, 1972).

Indikator adanya gerak kesuksesan pembangunan ekonomi versi “Dudley Seers”, yang langsung dirasakan dan dinikmati oleh rakyat banyak, memang sebaiknya didahului oleh pengukuran kuantitatif sejumlah ratio-ratio ekonomi makro yang kredibel dan relevan dari hasil pembangunan makro ekonomi yang telah dicapai, misalnya : (1) ICOR atau, Incremental Capital Output Ratio dan (2), Indeks atau koefisien gini, (3), Pertumbuhan ekonomi.

Setidaknya, ketiga indikator makro ekonomi ini, sangat bermanfaat untuk mengukur atau memperkirakan tingkat kepuasan pemilih dalam pemilu, khususnya dalam bidang ekonomi.

Sederhananya, jika ICOR semakin rendah, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan indeks gini semakin rendah, maka pembangunan ekonomi suatu negara masuk dalam katagori ‘bergerak maju secara progresif’ dan berdampak pada level kepuasan rakyaknya.

Misalnya semakin rendah ICOR, semakin efisien bisnis atau usaha. Atau tingkat produktivitas investasi atau modal semakin tinggi. Jika ICOR suatu negara adalah 2, maka artinya : untuk tambahan output sebanyak 1unit, dibutuhkan penambahan modal sebanyak 2 unit. Atau untuk penambahan 1 unit nilai output dibutuhkan investasi sebesar 2 unit. Maka ICOR 1 lebih baik dari pada ICOR 2 dan ICOR 2 lebih baik dari ICOR 3. Dan seterusnya, sehingga semakin tinggi ICOR suatu negara, semakin tidak efisien atau semakin mahal berinvestasi di negara tersebut, atau negara tersebut tidak menarik untuk investasi.

ICOR Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, bahkan menurut ekonom Christianto Wibisono, ICOR Indonesia memasuki level 6, padahal rata rata ASEAN ICORnya hanya 3,5. Padahal ICOR ideal bagi suatu negara adalah 3 atau lebih kecil dari 3. Tingginya ICOR karena tidak efisiennya investasi di suatu negara dikarenakan mahalnya investasi, karena :(1) mahalnya biaya perizinan,(2) karena mark-up atau dibuat mahal secara tidak rasional harga barang dan jasa atau harga suatu proyek dari harga pasar riil,(3) karena pungli, (4) karena korupsi,(5) karena tingginya biaya modal atau suku bunga kredit,(6) karena mahalnya biaya transportasi barang. Semua itu membuat ICOR tinggi.

Indikator lainnya adalah Indeks Gini, atau koefisien gini, semakin tinggi indeks gini, berarti semakin terjadi kesenjangan atau ketimpangan untuk pembagian hasil ekonomi nasional atau semakin gagal pemerataan ekonomi bagi rakyat.

Saat ini, menurut Badan Pusat Statistik ( BPS ) yang diukur pada September 2017, indeks gini Indonesia masih tinggi ,yaitu 0,391 ( BPS, 2017 ). Indeks gini tertinggi adalah 1 atau sempurna timpangnya perekonomian, semakin tinggi indeks gini, semakin tidak merata ekonomi atau hasil pembangunan ekonomi semakin tidak dinikmati sebagian besar rakyat.

Negara-negara sosialis, umumnya indeks gini-nya cenderung sangat rendah dan sebaliknya untuk negara negara kapitalis liberal cenderung semakin tinggi.

Sedangkan indikator lainnya adalah pertumbuhan ekonomi atau tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau tambahan PDB tahun ini jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, sebab hanya berada disekitar 5,1 persen pertahun, padahal penduduk angkatan usia produktif semakin bertambah pertahunnya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi pertahun idealnya dua digit atau setidaknya 7 persen atau lebih, kalau bicara angka kepuasan ekonomi bagi rakyat. Seperti negara Tiongkok untuk menjadi negara maju seperti saat ini, pertumbuhan ekonominya dari tahun 2001 sampai 2008 adalah dua digit.

Kesuksesan ekonomi yang nyata dirasakan rakyat banyak saat ini, memang belum dirasakan. Karena pertumbuhan ekonomi masih rendah, indeks gini yang masih tinggi dan ICOR yang juga masih tinggi.

Artinya, tambahan Produk Domestik Bruto yang masih rendah atau berkisar 5 persen di tengah pertambahan penduduk usia kerja yang semakin meningkat, padahal biaya investasi yang masih tinggi karena ICOR yang tinggi, sehingga semakin tidak menarik untuk kegiatan investasi atau kegiatan produktif, akhirnya Indeks Gini juga masih tinggi.

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah sudah tepat, yaitu melakukan percepatan atau akselerasi pembangunan infrastruktur, sebab pembangunan infrastruktur : jalan, jembatan, terminal, pelabuhan laut, bandara, dan lain-lain yang berhasil akan berdampak pada :(1) semakin mudah dan murahnya koneksivitas antar daerah dan sentra sentra produksi dengan pasar, (2),semakin mudah dan murahnya biaya transportasi, (3) merangsang masuknya arus modal untuk investasi domestik dan investasi asing, (4) output produksi cenderung semakin murah dan kompetitif harga jualnya di pasar domestik dan pasar eksport.

Jadi apa yang dilakukan pemerintah Jokowi – JK dalam bidang ekonomi adalah sudah tepat, tapi masalahnya sabar atau tidak rakyat menunggu.

Misalnya Tiongkok mulai pembangunan infrastruktur secara sangat agresif mulai tahun 1979. Tetapi Tiongkok baru menikmati pertumbuhan ekonomi 2 digit, setelah 22 tahun kemudian atau era tahun 2001.

Itulah masalahnya, apa yang diinvestasikan saat ini, baru menikmati panennya 22 tahun kemudian, jika belajar dari Tiongkok. Inilah pokok persoalannya, Indonesia adalah negara demokratis beda dengan Tiongkok, rakyatnya sabar, karena terserah pemerintah saja, tidak ada pilihan, negaranya otoriter dan hanya satu partai politik.

Maka jika rakyat Indonesia tidak sabar menunggu hasil buah ekonomi pembangunan infrastruktur dan pemangkasan berbagai izin usaha saat ini, ditengah negara demokrasi yang multi partai. Maka hasil pembangunan ekonomi yang tidak langsung instans dinikmati saat ini, – meskipun pilihan kebijakan ekonomi yang tepat -, sebab semakin terlambat semakin berbahaya bagi ekonomi nasional di masa depan.

Tapi rakyat banyak mau sabar apa tidak, sedangkan Indonesia negara demokratis. Itulah problem ekonomi karya pemerintahan Jokowi – JK, ditengah menunggu panen hasil ekonomi yang cukup lama atau pertumbuhan diatas 7 persen dengan ICOR yang sangat rendah karena keberhasilan infrastruktur dan perizinan usaha yang efektif, murah, cepat dan efisien, adalah 22 tahun lagi belajar dari pengalaman Tiongkok, maka sesungguhnya sangat riskan bagi pemerintahan Jokowi- JK. Dan mari kita lihat saja nanti, kemana pilihan rakyat? Wallahu A’lam Bissawab.

Oleh: Effendi Ishak

Comment