Ketua Umum HIPMI : “Pekerja China marak karena aturan longgar”

Ketua Umum HIPMI : “Pekerja China marak karena aturan longgar”

SHARE

Wawancara

 

 

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Bahlil Lahadalia mengkritisi maraknya pekerja asing di Indonesia. Ditemui di kediamannya di daerah Duren Tiga, Jakarta Selatan, Bahlil menyatakan secara blak-blakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal (23/07/2016). Berikut wawancara Redaksi Publik News dengan mantan Bendahara Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini.

 

Bagaimanakah dampak maraknya pekerja asing bagi pekerja lokal?

Tujuan Bapak Presiden Jokowi untuk mengundang investor asing sudah bagus. Salah satu tujuan investasi asing di Indonesia adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Investasi proyek-proyek infrastruktur seharusnya dapat menyerap pengangguran. Sehingga ekonomi nasional dapat tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sayangnya Menaker tidak dapat menerjemahkan keinginan Presiden tersebut.

 

Bagaimanakah kebijakan Kemenaker?

Menaker adalah perpanjangan tangan dari Presiden. Salah satu marwah menjaga negara adalah dengan menjalankan undang-undang. Bila Menaker tidak mampu menjaga negara dan menegakkan UU, sebaiknya mundur saja. Jangan merusak negara dengan bermacam-macam dalih misalnya pekerja China lebih ulet dan disiplin, yang sebenarnya itu sekadar copas dalih perusahaan China.

Seharusnya pemerintah cq. menaker berani bilang, bahwa ini lho persyaratan-persyaratan kami bila anda ingin datangkan pekerja China. Bila kita hanya manut saja apa maunya investor, maka itu tak ubahnya negara kita hanya provinsi ke sekiannya China. Negara kita punya aturan. Tapi hanya karena ikut maunya China, maka kita bersepakat untuk melanggar undang-undang. Ini salah. Apalagi mereka membawa supir truk sendiri. Buang kotoran sembarangan seperti pekerja China di pabrik semen Lebak, Banten. Maka, dimanakah dalih alih teknologinya? Memang di atas kertas pekerja China menjabat sebagai supervisor, manajer, dan jabatan manajemen lainnya. Tapi lihatlah fakta di lapangan apa sebenarnya yang mereka jalankan.

 

Bagaimana bila mereka mempunyai izin bekerja secara legal?

Kita tidak bisa melihat harfiah seperti itu. Kita juga harus ingat bahwa China punya program wajib militer dan juga punya stok tentara yang luar biasa banyak. Siapakah yang bisa menjamin bahwa tenaga kerja China yang datang ke Indonesia bukan tentara atau malah mata-mata, dan tidak punya tujuan selain bekerja?

Menaker bisa berdalih bahwa urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab dari bagian pengawasan dari dinas tenaga kerja di tiap daerah. Tapi dalih ini semakin menunjukkan bahwa menaker bukan seorang pemimpin. Disnaker hanya menjalankan aturan. Kita harus melihat bahwa sebelum proyek dijalankan, kementerian teknis harus memperhatikan dengan seksama agreement yang akan disepakati. Kementerian teknis bisa menolak hal-hal yang melanggar UU. Ini supaya tercipta iklim bisnis yang adil dan merata. Bila penegakan UU dijalankan dengan sepenuhnya, maka pekerja China tidak akan mungkin berupa supir truk, koki, hingga buruh kasar lainnya.

 

Bagaimana dengan praktik investasi negara lain?

Kita bisa melihat investasi Jepang yang sudah lama di Indonesia. Jujur saja, mereka tidak seserakah China. Jepang masih menggunakan tenaga kerja lokal. Kita tidak usah bicara yang nanti-nanti, misalnya perbandingan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh China dan rencana kereta sedang Jakarta-Surabaya oleh Jepang. Itu nanti. Kita bicara fakta saja. Kita tidak temukan supir truk atau buruh kasar dari Jepang. Tidak ada pekerja kasar Jepang yang mengaduk semen di Sulawesi. Tidak ada pekerja Jepang yang menggali tanah di Kalimantan. Tidak ada supir truk bule di Freeport indonesia, Papua. Karena kebijakan ini bersifat vertikal, maka kepala daerah hanya bisa menonton saja karena kewenangan soal pekerja asing ada di imigrasi terkait visa dan kemenaker terkait jenis pekerjaan.

 

Bukankah perusahan Jepang juga diduga bermain kartel sebagaimana laporan KPPU?

Laporan KPPU yang menduga ada pengaturan harga otomotif dari pabrik Honda dan Yamaha harus kita lihat sebagai dampak dari monopoli. Ini adalah kelemahan dari sistem yang menguasai pasar. Ini konteks yang berbeda. Tapi terkait ketenagakerjaan, pekerja yang mengerjakan produk Honda dan Yamaha adalah pekerja Indonesia. Mereka dilatih dahulu sebelum dipekerjakan. Artinya ada transfer knowledge. Contoh lain adalah pekerja di PT Freeport Indonesia yang mayoritas adalah pekerja lokal. Tidak ada orang bule yang menjadi supir truk. Tapi pekerja pabrik semen di Monokwari adalah China semua. Kita bicara soal ketentuan mempekerjakan tenaga lokal. Sifat UU itu memaksa. Siapa pun harus mematuhi UU tersebut.

 

Bagaimana pengaruh investasi China bagi pengusaha pribumi?

Secara skala menengah, keberadaan investasi China tidak begitu berpengaruh terhadap pengusaha pribumi. Sebab yang diambil China adalah proyek skala besar, yang didapat dari konsesi. Bagi pengusaha pribumi, sangat tidak adil bila pemerintah memaksa mereka menciptakan lapangan pekerjaan agar pengangguran bisa terserap. Tapi di sisi lain negara membiarkan peluang lapangan kerja dalam proyek-proyek infrastruktur malah diisi oleh pekerja asing. Ini sama saja dengan membuka lapangan kerja bagi rakyat China hanya saja tempatnya di Indonesia. Ini konyol. Seharusnya ada ketentuan dalam kerjasama bisnis tersebut serapan pekerja lokal sekian persen. Tapi ketentuan ini tidak ada dalam paket kerjasama dengan perusahaan China.[]

 

SHARE
Comment