Ketum PBNU dan Dua Menteri Jokowi Hadiri Peluncuran Buku “Fiqh Nusantara”

Ketum PBNU dan Dua Menteri Jokowi Hadiri Peluncuran Buku “Fiqh Nusantara”

SHARE

Publik-News.com – Buku “Fiqh Nusantara dan Sitem Hukum Nasional, Perspektif Kemasalahatan Kebangsaan” karya kader muda NU, Zaini Rahm resmi diluncurkan di Bidakara Hotel, Senin (21/11/2016).

Peluncuran buku ini dihadiri Ketua Umum Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Anggota DPD Ahmad Muqowam dan tokoh nasional lainnya.

Peluncuran buku ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII)

Sejarah mencatat bahwa hukum Islam (fiqh) diberlakukan oleh penganutnya sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa itu, hukum Islam bahkan terintegrasi dalam kehidupan kenegaraan (kerajaan) dan sampai saat ini kedudukannya secara konstitusional menjadi satu-kesatuan dalam sistem hukum nasional.

Namun demikian, sistem hukum Islam dan nasional seringkali dipandang bertentangan oleh sebagian masyarakat kita. Padahal, secara konstitusional, hukum Islam di Indonesia sudah mendapat kedudukan yang cukup kuat dan proporsional jika dilihat dari adanya berbagai macam perundang-undangan yang ada dan diberlakukan selama ini.

Meskipun hukum Islam sudah mendapat kedudukan proporsional, bukan berarti perbincangan mengenai kedudukan hukum Islam harus dihentikan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia. Sebaliknya, perlu diperbincangkan lebih jauh tentang peluang-peluang konstitusional dalam program pembangunan hukum nasional (halaman 202).

Penting dicatat, meskipun penduduk mayoritas negara ini adalah umat Islam, gagasan tentang transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan paralel dengan perjuangan sekolompok orang untuk mendirikan negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Justru sebaliknya, Zaini menegaskan legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap komitmen negara kebangsaan (nation-state) karena syari’ah tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum Islam tidak harus dilihat dalam kerangka misiologi, tapi dalam kerangka fenomenologi konstitusional untuk membangun sistem hukum nasional Indonesia yang lebih kuat. Tantangan terberatnya bukan terletak pada logika konstitusional terakomodasinya hukum Islam dalam hukum nasional, melainkan pada dialektika antara arus pemikiran Barat yang sekuler dengan ekspresi keberagamaan umat Islam yang terkadang memunculkan sikap fobia.

Maka, di sinilah pentingnya ada gugusan pemikiran dan metode penetapan hukum Islam yang memadai dalam konteks ke-Indonesiaan. Sebab, rumusan-rumusan fiqh klasik yang selama ini menjadi rujukan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia, secara partikuler masih menampilkan status-status hukum lama yang mungkin hanya cocok berlaku di daerah dann masa pengarangnya, tapi secara keseluruhan belum tentu sesuai dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia.

Kajian Zaini dalam buku ini berusaha meminimalisir pendekatan politik, tapi lebih kepada aspek penalaran hukum dalam perspektif kemaslahatan kebangsaan. Hukum dalam pengertian ini dimaksud Zaini adalah seperangkat tata nilai dan etis yang digunakan untuk menata masyarakat. Pada tataran praktis, tata nilai dan etis itu ditransformasikan dalam bentuk seoerangkat aturan yang tugas utamanya untuk melindungi hak-hak individu maupun masyarakat.

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip kemajemukan sebagai konsekuensi logis dari kondisi sosial-politik masyarakat yang mejemuk pula. Sebagai bagian sistem hukum nasional, hukum Islam memiliki keunikan. Keunikan itu dapat dilihat dari keterikatannya dengan keabsahan cara memahami dan mengeluarkannya dari sumber dasar al-Quran dan Hadist. Dengan demikian wajar jika norma atau nilai-nilai etis yang ditampilkan oleh sistem hukum Islam mempunyai hakikat dan perspektif berbeda dengan sistem hukum Adat dan Barat.

SHARE
Comment