Kilas Balik ( / ) Tergilas Kuasa

Kilas Balik ( / ) Tergilas Kuasa

SHARE

Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan membaca issu-issu nelayan, garam hingga penilaian negatif terhadap kekuasaan, baik itu kuasa Presiden, menteri maupun kuasa kepala desa sekalipun.

Terakhir saya mengamati juga perkembangan kasus dilaporkannya Rusdianto Samawa yang akrab disapa Boeng Roesdi itu. Kasusnya ini unik, sekaligus tendensius. Keunikan kasus ini adalah menteri bicara dimedia secara pribadi yang melekat jabatan menteri, tetapi pelaporannya atas nama negara via Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Ketendensiusan itu terbukti bahwa ternyata, Indonesia negara demokrasi, pemerintah terpilih hasil demokrasi, menjalankan kekuasaan pun berdasarkan demokrasi berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Semua asas itu akan tercerabut dari akar kebudayaan bangsa Indonesia apabila banyak pejabat negara seperti Presiden, menteri, kepala daerah hingga kepala desa menggunakan kuasanya untuk lakukan kekerasan terhadap rakyatnya.

Cara-cara pelaporan terhadap Rusdianto Samawa termasuk kategori pejabat negara yang tidak bisa dikritik, lalu kemudian melaporkan sebagai upaya pencemaran nama baik.

Asas dan pilar dari negara Indonesia bisa saja hilang dari pemahaman dan pandangan objektif, karena disebabkan prilaku pejabat negara alergi kritik, tapi semaunya membuat kebijakan. Padahal negara ini tidak bertuan, tapi memiliki pemimpin. Negara ini juga bukan milik seorang menteri semaunya saja, tapi negara ini tempat rakyat mengadu nasibnya agar lebih baik. Namun, kebijakan kadang menggilas nasib rakyat, sudah tertindas semakin menindas.

Pelaporan terhadap Boeng Roesdi merupakan upaya pembungkaman dan model anti kritik. UU ITE menjadi alat kuasa untuk merobek sisi baik dari kritik rakyatnya. UU ITE sebagai pisau viral yang sekali diadukan akan terjerat. Inilah keunikan dari hasil reformasi ini yakni lahirnya UU ITE. Padahal merusak pasal-pasal menyatakan pendapat dimuka umum baik lisan, tulisan maupun berkumpul.

Laporan terhadap Boeng Roesdi juga harus dilihat dari konten – konten yang ada. Pelaporan mungkin saja jauh dari sikap dan sifat objektif pemerintah terhadap realitas rakyatnya. Bahkan, herannya mengapa masih melindungi kebijakan yang tidak pro pada nelayan, rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Kenapa? tidak berusaha evaluasi kebijakan tersebut, melihat secara objektif dan terbuka ruanf dialog.

Disitulah bentuk baik dari sebuah kebijakan apabila secara total dievaluasi dan membuat gugusan objektif serta mengelompokkan masalah sesuai wilayah dan daerahnya. Maka sebab itu, nelayan, rakyat dan seluruh stakeholders harus bisa memberikan penjelasan objektif sebagai kilas balik sehingga tidak tergilas oleh kuasa kebijakan yang salah dari seorang menteri atau kepala daerah.

Oleh: Salman Said
(Penulis adalah Pemerhati Perikanan dan Petambak Garam)

SHARE
Comment