Kinerjanya Buruk, BPJS Dianggap Tak Pantas Dapat PMN

Kinerjanya Buruk, BPJS Dianggap Tak Pantas Dapat PMN

SHARE

Publik-News.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan kembali menegaskan bahwa kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) buruk sehingga tidak pantas mendapatkan suntikan dana Penyertaan Modal Nasional (PMN).

Menurut Heri, hasil keputusan komisinya pada 20 Juni 2016 lalu memutuskan bahwa untuk pencairan PMN harus dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi 11 dan catatan ini harus masuk dalam UU APBN-P Tahun 2016

“Bagaimana mungkin kita harus menyuntikkan uang rakyat pada sebuah institusi punya defisit keuangan yang relatif besar. Dari data yang ada sepanjang tahun 2016, BPJS diperkirakan mengalami defisit keuangan Rp10 triliun. Jumlah itu dua kali lipat lebih besar dibanding tahun lalu yang mencapai Rp5 triliun,” ujar Heri kepada Publik-News.com, Selasa (26/7).

Menurut Heri, tidak ada alasan kuat dan meyakinkan BPSJ untuk mendapatkan PMN di tengah-tengah banyak keluhan yang muncul terkait buruknya pelayanan BPJS. Dikatakan Heri, Ombudsman mencatat, hampir 50 persen dari aduan masyarakat kepada BPJS terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang buruk di daerah-daerah. Semua persoalan itu tidak pernah bisa dibereskan. Masalah BPJS tidak berhenti di situ.

Heri menyebutkan bahwa di beberapa aspek muncul masalah juga seperti pola rujukan rumah sakit yang tidak jelas, kasus penghentian layanan rawat jalan, proses pengambilan obat yang lama, hingga pemeriksaan laboratorium yang tidak ditanggung.

Ringkasnya, dari hasil kajian sistemik Ombudsman atas pelayanan BPJS, ditemukan berbagai persoalan yang terkait dengan pelayanan dan operasional kesehatan. Pertanyaan mendasar muncul, “haruskah institusi yang gagal melayani rakyat harus ditolong rakyat?,” pungkasnya.

Lebih jauh, Heri menyebutkan, hal aneh lain yang harus disorot adalah status WTP yang diperoleh BPJS. Total sudah 24 kali BPJS mendapat WTP dari Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Kauangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Terakhir, pada 2015 lalu BPJS juga mendapat predikat WTP itu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin sebuah institusi yang berkali-kali mendapat WTP memiliki manajemen kinerja yang buruk?

“Nampaknya patut juga dipertanyakan kinerja dan cara mengaudit dari Akuntan Publik yang melakukan audit tersebut,” sebut politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Menurut Heri, sebelum proposal PMN dibahas, banyak pekerjaan rumah yang mesti dipertanggungjawabkan oleh BPJS sehingga komisi XI bisa percaya bahwa institusi itu clear and clean. Kemudian Heri menyarankan beberapa langkah yang harus dilakukan:

Pertama, BPJS harus mampu memberikan penjelasan terkait proses operasional dan pelayanannya yang buruk

Kedua, perlu dilakukan kajian yang lebih holistik terkait kinerja keuangan BPJS

Ketiga, BPK perlu melakukan audit investigasi atas BPJS terutama terkait kinerjanya yang bermasalah. Setelah semua itu beres, baru uang rakyat di PMN yang tidak sedikit itu bakal dibahas oleh Komisi XI. Belum lagi, PMN yang diberikan menjadi kontraproduktif dengan gembar-gembor penghematan kementerian atau lembaga dan daerah untuk efisiensi.

“Ini justru diberikan kepada sebuah institusi yang tidak efisien. Oleh karena itu, sekali lagi, selama hal-hal tersebut tidak mendapat penjelasan yang meyakinkan, dan tidak dipenuhi, maka sepertinya BPJS belum pantas untuk mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN),” katanya.

Untuk diketahui, dalam APBN 2016, pemerintah mengajukan Penyertaan Modal Nasional (PMN) kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp6,83 triliun. Pemerintah menyatakan PMN tersebut akan digunakan untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan karena tidak seimbangnya antara jumlah iuran yang dibayarkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment