Kita Tidak Boleh Didikte Investor Asing

Kita Tidak Boleh Didikte Investor Asing

SHARE

Oleh Bahlil Lahadalia (Ketua Umum HIPMI)

 

Negara kita melakukan kerjasama bisnis dengan China atau dengan negara-negara asing lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita. Untuk itu semua pihak harus merujuk kepada norma budaya dan hukum dalam membangun kesepakatan. Dalam konteks hubungan ketenagakerjaan telah jelas bahwa tenaga kerja asing yang boleh masuk ke negara kita harus mempunyai kualifikasi tertentu yang spesifik. Itu kuncinya.

Tapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Saat ini terjadi perubahan paradigma dalam patron kerjasama bisnis didalam pemerintahan kita. Kini kita lebih condong ke China daripada ke negara-negara lain, khususnya terkait dengan infrastruktur. Kita dapat cermati tabel realisasi investasi negara-negara tersebut.

Sebenarnya, tujuan investasi di negara mana pun pasti memperhatikan tiga hal berikut, yaitu: bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dan bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua negara. Karena itu, ketika China membangun infrastruktur di Indonesia dengan memboyong tenaga kerja kasar mereka dalam satu paket investasi, sesungguhnya hal itu telah melanggar undang-undang dan roh investasi di negara kita. Tidak ada artinya investasi bila tidak berdampak pada rekrutmen tenaga kerja di negara tempat investasi itu dilakukan.

Di lain pihak, China memang punya duit. Tapi mereka berinvestasi di negara kita. Sehingga kita harus menemukan titik kompromi yang seimbang. Negara kita tidak boleh didikte. Kita tidak boleh hanya menerima barang dan pekerja China saja. Itu merupakan bagian dari harga diri bangsa kita.

Mari kita lihat proses sejarah bangsa kita. Negara-negara yang melakukan penjajahan selalu mempelajari kebudayaan kita lebih dahulu sebelum melakukan penetrasi kebudayaan mereka dengan segala nilainya. Belanda berusaha mempelajari bagaimana budaya kita sambil berupaya menularkan budaya mereka. Pasca kemerdekaan pun demikian. Presiden Soekarno saat itu berkiblat ke Soviet. Kita sempat berkiblat ke Jepang pada masa Soeharto, sehingga melahirkan peristiwa Malari. Pada masa reformasi, Gus Dur dan SBY bersikap lebih fleksibel dengan investasi asing.

Berbeda halnya dengan China. Mereka ini pedagang. Mereka tidak mau menghargai proses-proses interaksi budaya tersebut. Meskipun kita tak bisa pungkiri bahwa mereka turut dalam proses pembangunan bangsa ini. Tetapi posisi mereka bukan sebagai pejuang. Mereka adalah penikmat kemerdekaan. Sangat berbeda, ideologi penikmat dan pejuang kemerdekaan.

Kita tidak anti asing. Tetapi kita juga membutuhkan penghargaan investor asing kepada negara kita. Negara kita hadir untuk menjamin dan melindungi warga negaranya. Karena itu tujuan keberadaan pemerintah kita merupakan bagian dari pelayanan kepada warga negara Indonesia. Bukan sebaliknya, negara kita memprioritaskan dan melindungi pekerja asing. Ini keliru.

Kita harus mengkritisi pandangan yang menyatakan bahwa kerjasama dengan China sangat menguntungkan. Setiap investasi yang masuk hanya ada dua jenis, investasi murni dan investasi jaminan pemerintah. Tinggal kita lihat investasinya seperti apa. Contohnya power plant, memang investasi murni. Tapi disana tetap ada keterlibatan negara, dimana harus ada jaminan pasokan listrik dari PLN selama misalnya 25 tahun.

Asing boleh saja berinvestasi di Indonesia. Tapi hal itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan pemerintah mengundang investasi asing ke negara ini. Salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Bagaimana bisa power plant dibangun, misalnya di Kepri, tapi semua tenaga kerjanya, termasuk buruh kasarnya, didatangkan dari China. Bahkan tulisan di proyek tersebut mengggunakan tulisan kanji. Seolah-olah sudah seperti negara dalam negara.

Tidak ada yang salah dalam investasi itu. Tidak ada makan siang gratis. Siapa pun investor, pasti berpikiran cari untung. China dalam hal ini pun juga berpikiran untung. Begitu pun investor negara-negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia, mencari untung. Masalahnya, apakah negara lain memperoleh privelege yang sama sebagaimana yang diperoleh China? Kita perlu membuat kajian. Jangan juga dianggap seolah-olah hanya China saja yang berhak.

Tujuan Bapak Jokowi sudah bagus dengan mengundang investor asing. Tapi tetap harus ada pemerataan. Sayangnya, di tingkat kementerian ini tidak mampu menyesuaikan diri dan menerjemahkan pikiran-pikiran Bapak Presiden.[]

SHARE
Comment