Komis VIII DPR: Dana Haji Boleh Diinvestasi, Asal Bukan Infrastruktur

Komis VIII DPR: Dana Haji Boleh Diinvestasi, Asal Bukan Infrastruktur

SHARE

Publik-News.com – Wakil ketua Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis menyatakan menolak usulan Presiden Jokowi yang menginginkan dana haji diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, dana haji untuk infrastruktur menyalahi aturan penggunaan haji itu sendiri.

“Mengingat selama ini jamaah membayarkan dana haji adalah dengan akad untuk haji, bukan untuk infrastruktur atau yang lainnya,” kata Iskan di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Iskan menjelaskan dana haji diperbolehkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur selama ingin memperbaiki fasilitas haji.

“Bila pembangunan untuk pemondokan jamaah haji, pembangunan rumah sakit jamaah haji, dan revitalisasi pemondokan haji di dalam negeri maupun di Saudi, saya kira tidak masalah,” ucapnya.

Di luar penggunaan itu, kata dia, bisa dianggap melanggar UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“UU haji telah mengamanatkan bagi pendirian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang diamanahi untuk mengelola keuangan jamaah haji, termasuk menginvestasikan agar lebih bermanfaat untuk kepentingan jamaah haji. Lalu jika dana haji digunakan semaunya, apa gunanya BPKH yang dibentuk?,” terangnya.

Selain itu, apabila dana haji itu digunakan membangun tol akan sulit mempertimbangkan untung ruginya.

“Apalagi hitungan SBSN infrastruktur itu tidak efektif menghasilkan keuntungan lebih besar, padahal kita memiliki kepentingan menghasilkan dana lebih besar agar jamaah haji saat ini tidak menggunakan terlalu besar dana dari jamaah calon haji yang akan datang,” paparnya.

“Rencananya pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, padahal investasi tol bersifat tidak liquid, sehingga masalahnya berapa lama agar dana itu dikembalikan lagi ke tabungan jamaah,” tutupnya.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment