Komisi II DPR: Meski Perppu Ormas Ditolak, Pembubaran HTI Tetap Sah

Komisi II DPR: Meski Perppu Ormas Ditolak, Pembubaran HTI Tetap Sah

SHARE

Publik-News.com – Komisi II DPR menilai keputusan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sah secara konstitusional. Meski nantinya, Perppu ormas ditolak oleh DPR.

“Seharusnya begitu Perppu dikeluarkan dan Perppu langsung berlaku, harus segera dilakukan eksekusi terhadap rencana pemerintah. Kalau Perppu ditolak DPR, keputusan hari ini tentang pembubaran HTI tidak berlaku surut. Jadi tetap dia bubar,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Menurutnya, Perppu 2/2017 ormas sudah bisa dieksekusi karena ada kegentintang yang memaksa. Hal ini bertujuan untuk meredam ormas anti pancasila dan NKRI.

“Saya kemarin nyatakan harus dikoreksi pernyataan Pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) yang nunggu diproses DPR. Apa gunanya Perppu dibuat kalau masih menunggu persetujuan DPR untuk eksekusi?” tuturnya.

Ia menambahkan, justru hal yang aneh jika Perppu terbit namun pemerintah menunda untuk melakukan eksekusi.

“Kalau dia (pemerintah) menunda eksekusi, dia kehilangan momentum nyatakan Perppu ini dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat kan harus segera. Kalau ditunda sampai 1 kali masa sidang, tandanya nggak darurat. Secara politik harus tepat juga menyampaikannya,” jelasnya.(Fq)

SHARE
Comment