Komisi VI DPR Protes Pemerintah Larang Truk Beroperasi H-7 Lebaran

Komisi VI DPR Protes Pemerintah Larang Truk Beroperasi H-7 Lebaran

SHARE

Publik-News.com –  Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono, mengkritik kebijakan pemerintah yang menghentikan angkutan logistik pada saat H-7 sampai H+7 lebaran.

Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa mengelola angkutan saat mudik dan balik agar pergerakan di masyarakat tidak terganggu dan pengusaha tidak dirugikan.

“Sebetulnya, yang jadi masalah hanya di Pantura. Tapi di luar pulau Jawa sama sekali tidak terkendala. Pemerintah tinggal mengatur jumlah demand truk di Pantura dan tidak mengatur yang ada di Indonesia,” katanya di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Ia hawatir kebijakan ini nantinya akan membawa dampak pada inflasi karena terhentinya transportasi logistik

“Transportasi logistik akan menumpuk sebelum H-7 dan setelah H+7, ini juga bisa mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Suplai yang kurang akan mendongkrak tarif transportasi jadi lebih tinggi.”ujarnya.(Fq)

SHARE