Home Politik Komisi VII DPR: Freeport Harus Tunduk Terhadap Hukum Indonesia

Komisi VII DPR: Freeport Harus Tunduk Terhadap Hukum Indonesia

Publik-News.com –Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan kedaulatan Negara Indonesia tidak bisa ditawar menyusul tidak diindahkannya permintaan pemerintah kepada Freeport untuk mengubah status KK ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menurutnya, Negara mempunyai kedaulatan penuh melakukan klausul kepada Freeport untuk menaati hukum yang ada di Indonesia. Hal ini mengacu kepada pasal 23 ayat 2 soal Kontrak Karya (KK)

“Konstitusi kita sudah sangat jelas menyatakan, kalau hukum kontrak tidak bisa melebihi kedaulatan. Jadi tidak bisa Freeport ancam-ancam kedaualatan kita,” kata Satya dalam diskusi bertajuk ‘Republik Freeport’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017).

Ia melanjutkan, selama ini pemerintah berbaik hati dengan memberikan kelonggaran kepada Freeport untuk membangun smiltler hingga tahun 2017 melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2014.

Namun, kata dia, Frepoort malah tidak melaksanakan Permen ESDM tersebut dan tidak melakukan pembangunan smitler dari waktu yang telah ditentukan

“Sehingga apapun yang terjadi sebagai negara berdaulat hukum kontrak tidak bisa semata-mata melebihi dari kedaulatan,” tegasnya.(Fq)

Comment