Komisi VII: Kebijakan Archandra Cacat Hukum

Komisi VII: Kebijakan Archandra Cacat Hukum

SHARE

Publik-News.com – Selama 20 hari sebelum akhirnya diberhentikan sebagai menteri ESDM, Archandra Tahar telah melakukan berbagai keputusan menentukan. Diantaranya, memberikan rekomendasi perpanjangan ijin eksport konsentrat kepada PT. Freeport hingga tahun 2017.

Ketua komisi VII Gus Irawan mengatakan dengan menggunakan landasan pengangkatan Archandra sebagai menteri ESDM sebagai langkah yang melanggar, maka kebijakannya pun dapat dimaknai cacat hukum.

“Karenaa pengangkatan beliau melanggar Undang-Undang (UU), maka itu cacat hukum. Oleh karenanya, seluruh keputusan beliaupun menjadi cacat hukum,” ujar Gus Irawan di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Gus menjelaskan bahwa pelanggaran hukum pada pengangkatan Archandra Tahar setidaknya menyandung tiga Undang-Undang sekaligus. Karena, kata dia, kebijakan Archandra selama ini harus dikaji ulang.

“Undang-Undang Kewarganegaraan, UU  Kementerian Negara dan UU Imigrasi,” sebutnya.(Ahmad)

Comment