Home Politik Komnas HAM Bongkar Rencana Jokowi dan Pansus Bubarkan KPK

Komnas HAM Bongkar Rencana Jokowi dan Pansus Bubarkan KPK

Publik-News.com – Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mempertanyakan sikap diam Presdien Jokowi membiarkan pansus berjalan hingga mengeluarkan wacana untuk membekukan KPK.

Ia menduga sikap diam Jokowi ini sejalan dengan pansus yang ingin membubarkan KPK. Terlebih, pernyataan politisi PDIP, Hendri Josodininggrat tentang pembekuan KPK.

“Kecurigaan rakyat terhadap parlemen dan pemerintah bahwa memang mereka ingin membubarkan komisi anti Rasuah ini, sudah terjawab,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2017).

Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan cita-cita membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa (good and Clean govenrment), namun Jokowi tidak melakukan langkah-langkah konkret hingga berbulan-bulan KPK diganggu tidak bisa fokus bekerja.

“Kami minta Presiden Jokowi tidak usah lakukan politik pencitraan dengan mengeluarkan pernyataan yang kurang produktif, tetapi lakukan tindakan nyata untuk selamatkan KPK. Mana tindakan nyata sebagai seorang Presiden yang memegang otoritas tertinggi atas tata kelola negara dan pemerintahan,” kata Natalius.

Ia menambahkan, sikap Jokowi yang hanya diam saja akan semakin membuat rakyat mencurigai Jokowi yang cenderung sejalan dengan partai pendukung, yang ingin melemahkan atau bahkan menguasai KPK untuk dijadikan alat kekuasaan khususnya untuk kepentingan Pemilu 2019.

“Kita tidak ingin seperti pahlawan kesiangan yang selalu hidup dari pencitraan. kita ingin langkah konkret, cepat, tepat dan terukur untuk menyelamatkan marwa KPK,” tutur Natalius.

Menurutnya,lembaga legislatif, seperti DPR RI saat ini menjadi alat pukul bagi koruptor dan pemerintah yang ingin melemahkan KPK.

“Memang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan KPK menjadi momok yang menakutkan bagi para koruptor di negeri ini. Kapitalisasi jabatan dan kewenangan serta pengaruhnya oleh pejabat negara sudah nyaris sistemis, masif, terstruktur bahkan menjadi berbudaya,”tandasnya.

Kepercayaan rakyat pada negeri ini berada di titik nadir, KPK telah menjadi salah satu lembaga memberi jaminan bahwa negeri ini ada, serta jaminan adanya kepastian hukum.

“KPK menyebut sudah terlalu banyak pejabat kelas wahid sampai pejabat rendahan yang ditangkap, dituntut dan dijebloskan dalam jeruji besi,” papar dia.(Fq)

Comment