Komnas HAM Mendadak Minta Pemerintah Hentikan Reklamasi Jakarta dan Bali

Komnas HAM Mendadak Minta Pemerintah Hentikan Reklamasi Jakarta dan Bali

SHARE

Publik-News.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa di Bali. Pasalnya, ada beberapa pelanggaran hukum yang terjadi dalam proyek reklamasi.

“Pengelolaan SDA (sumber daya alam) seperti bumi, air dan tanah milik negara yang dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Pada reklamasi ada potensi pelanggaran HAM. Banyak kejadian pengusuran paksa kemudian mengambil hak kesejahteraan masyarakat,” kata Komisioner Komnas HAM Siane, yang mengutip Pasal 33 UUD 1945 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Ia mengatakan, kelanjutan proyek reklamasi berpotensi melanggar HAM dan diduga hanya untuk kesempatan bisnis semata. Menurutnya, dengan proyek tersebut ekosistem sekitar wilayah yang direklamasi akan rusak dan merugikan warga yang tinggal di sekitarnya.

“Reklamasi dilakukan sebagai proses bisnis yang menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan orang banyak. Kerusakan ini tidak bisa dipulihkan, karena ini sifatnya permanen. Kalau reklamasi terlanjur dilakukan, tidak bisa dikembalikan seperti sebelumnya,” kata Siane.

Khusus untuk Teluk Benoa, Komnas HAM akan merekomendasikan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dicabut.

Dalam Perpres itu terdapat poin yang menyatakan untuk merubah peruntukan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budidaya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 hektare.
(Taufik)

Comment