Home Hukum Koordinasi KPK-KPPU Usut Dugaan Korupsi Sektor Swasta Diapresiasi

Koordinasi KPK-KPPU Usut Dugaan Korupsi Sektor Swasta Diapresiasi

36

Publik-News.com – Setelah KPPU menjatuhkan sanksi kepada Honda-Yamaha terkait kartel motor skuter matik, KPK menyatakan dukungan untuk ikut juga mengusut dugaan kasus pelanggaran UU Anti Monopoli dimana menurut KPK saat ini juga fokus pada korupsi pada privat sektor.

Atas situasi ini ekonom INDEF yang fokus meneliti masalah kartel ekonomi, Nailul Huda menyatakan, “Mengapresiasi KPK yang mendukung KPPU membongkar kartel motor matic. Ada dua poin yang patut diperhatikan. Pertama, dukungan KPK untuk mengusut dugaan adanya korupsi di lingkungan swasta. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terbaru yang menyangkut tindak pidana korporasi.”

“Kedua, KPK juga harus menyasar pada apakah ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik PP, Permen, maupun Perdirjen yang merugikan masyarakat luas dimana KPPU tidak dapat menyentuhnya. Kadang sektor swasta melakukan apa yang sudah diatur pemerintah namun peraturan yang dibuat pemerintah tersebut justru berpotensi menjadikan swasta melanggar peraturan UU No 5/1999. Dukungan KPK terhadap KPPU ini menjadi pintu masuk tersebut” tambah Huda.

Manager Advokasi FITRA, Apung Widadi menambahkan. “APBN yang digunakan dalam membahas UU harus bermanfaat, bukan mengkebiri KPPU. Situasi saat ini rumit ditengah ada upaya revisi kewenangan KPPU dalam revisi UU persaingan usaha. Revisi di DPR ini sayangnya lebih terasa mengurangi kewenangan KPPU. Ditengah KPPU yang bernyali saat ini, harusnya justru diperkuat dg kewenangan penuntutan, penindakan di pengadilan dan serta pencucian uang. Jika ini dilakukan maka jelas kekuatan KPK dan KPPU dapat fokus pada penindakan korupsi di sektor ekonomi/swasta”.

Terkait revisi UU Persaingan usaha, Huda juga menambahkan agar prosesnya bersifat terbuka, tidak ada konflik kepentingan dibalik revisi itu. Masyarakat mendukung agar KPPU semakin kuat, namun tidak juga mengganggu sektor swasta. Dukungan sektor swasta tidak dapat dipungkiri tetap diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan UU No 5/1999.

“Penguatan KPPU bertujuan untuk mewujudkan persaingan yang sehat tanpa melemahkan sektor swasta” pungkasnya. (HS)

Comment