Home Opini Korupsi Dilingkaran Partai Politik

Korupsi Dilingkaran Partai Politik

Partai politik (parpol) sejatinya memiliki maksud dan tujuan mulia sebagai wadah perjuangan rakyat sesuai dengan cita-cita dan ideologi yang dianut serta membela kepentingan politik kolektifnya.

Maksud dan tujuan parpol dapat dilihat dan dibandingkan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar parpol masing-masing dan tentu bertujuan baik dan mulia. Tetapi setelah melihat kenyataan, tujuan parpol yang idealis itu hanya terasa manis dibibir tapi pahit dilaksanakan.

Secara politik hukum (legal policy), Parpol dibentuk sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.

Karenanya, parpol diarahkan pada dua hal utama yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsinya terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan perkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Selain itu, juga agar sikap dan perilaku Partai Politik memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik baik Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah.

Memahami Peran

Kedudukan parpol dalam sistem ketatanegaraan kita sangat penting dan strategis sehingga disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUDN RI 1945, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah direvisi melalui UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Fungsi utama parpol sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU Parpol ditegaskan bahwa parpol berfungsi sebagai “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.

Namun demikian, fungsi vital tersebut belum menyadarkan parpol bahwa mereka memiliki tugas mulia untuk melakukan perkaderan melalui pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengisian jabatan elected official dapat dikatakan semua berasal dari kader parpol, dari Presiden bahkan hingga kepala desa. Kepala daerah yang dipimpin oleh Gubernur, Bupati dan Walikota rata-rata bersal dari kader partai politik atau harus didukung dan diajukan oleh partai selain calon independen yang kadang juga diisi oleh kader parpol.

Sayangnya, tujuan mulia parpol dalam praktiknya banyak diselewengkan dengan cara-cara tidak terhormat berupa pelanggaran etika dan hukum serta merusak tatanan demokrasi yang sedang kita bangun.

Fakta aksiomatik mahar politik dan jual beli rekomendasi dalam pencalonan pemilihan kepala daerah serta pelbagai tindak korupsi yang dilakukan kader parpol membuktikan kegagalan pendidikan politik, rekrutmen dan kesadaran hukum kader partai dalam menjalankan tugas sebagai pejabat penyelenggara negara.

Fakta

Kasus La Nyalla Mattalitti, Siswandi, Budi Heriyanto Dalimunthe, dan John Krisli merupakan contoh nyata betapa parpol menjadi pedidikan terbaik calon koruptor. Beberapa hari lalu, KPK kembali menetapkan calon Gubernur Maluku, Ahmad Hidayat Mus, juga merupakan kader partai Golkar sebagai tersangka (16/3) dalam dugaan korupsi pembebasan lahan bandara di kepulauan Sula, Maluku, yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3, 4 Miliar.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pemerintah daerah Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra bersama ayahnya, Asrun, calon Gubernur Sulawesi Tenggara usungan PAN, PDIP, PKS, Hanura dan Gerindra pada Selasa (27/2) dalam kasus suap.

Hal sama dialami oleh Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih pada Rabu pagi (14/2) ditangkap terkait suap perizinan demikian pula mantan bupati sebelumnya, Ojang Sohandi, juga di tangkap KPK melalui OTT pada Senin (11/4/2016) karena kasus penyuapan jaksa Kejati Jawa Barat.

Sepanjang awal tahun 2018 ini, setidaknya, KPK telah menangkap sepuluh calon kepala daerah dan penjabat kepala daerah termasuk Ahmad Mus, Adriatma, Asrun dan Imas dan lainnya yakni Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (4/1/2018), Yahya Fuad, Bupati Kebumen, Jawa Tengah (23/1/2018), dan Marianus Sae, Bupati Ngada dan juga calon Gubernur NTT (11/2/2018).

Hal sama dialami oleh Rudi Erawan, Bupati Halmahera Timur, Maluku (12/2/2018), Zumi Zola, Gubernur Jambi (2/2/2018), dan Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang, Jawa Timur (3/2/2018). Kesemuanya merupakan kader parpol yang ditangkap karena penerimaan suap, gratifikasi proyek, jual beli jabatan, uang ketok palu APBD dan lain-lain.

Perbuatan korupsi merupakan perbuatan tercela baik dari pendekatan etika berbangsa dan bernegara maupun agama dan yang pasti bertentangan dengan hukum dan merupakan tindak pidana yang sedang diperangi oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Fakta diatas menunjukkan kegagalan perkaderan parpol membangun kesadaran bahaya korupsi dan ketaatan hukum serta menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila yang harus inheren dalam menjalankan roda pemerintahan daerah sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.

Penataan Hukum

Di era reformasi, korupsi tidak tumbang sebagaimana Soeharto yang rontok pada 21 Mei 1998. Watak dan karakter koruptif kemudian bermutasi dan berkelanjutan layaknya konsep pembangunan dari sustainability development menjadi sustainability corruption.

Kedepan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: Pertama, syarat pencalonan kepala daerah, presiden dan wakil presiden memasukkan keterangan clearing letter dari KPK selain surat keterangan dari kepolisian guna mencegah dini calon yang berpotensi bermasalah secara hukum khususnya tindak pidana korupsi.

Cara ini pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi diawal pemerintahannya saat menyeleksi calon menteri yang akan duduk dalam kabinet kerja bersama Wakil Presiden, JK. Beberapa nama besar akhirnya terpental karena diduga terlibat korupsi dengan memberi stabilo berwarna dan dijadikan pertimbangan penting.

Kedua, Jual beli rekomendasi pencalonan kepala daerah, presiden dan wakil presiden hendaknya menjadi titik penting pemantauan para penegak hukum khususnya KPK karena menjadi awal dan akar korupsi dikalangan pejabat dan kader parpol karena membayar puluhan milyar dan hal ini luput dari pantauan KPK termasuk memberi hukuman berat terhadap parpol yang melakukannya.

Ketiga, tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggaran negara dan korporasi harus diperberat minimal 10 tahun atas kerugian negara diatas Rp 1 Milyar. Vonis hakim terhadap pelaku korupsi selama ini dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian keuangan negara. Terpidana korupsi enggang membayar denda atau ganti rugi kepada negara karena jumlah uangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan tambahan kurungan penjara yang hanya setahun atau dua tahun.

Keempat, Hendaknya kejahatan korupsi selalu digandengkan dengan tindak pidana pencucian uang dengan asumsi bahwa pidana korupsi tidak pernah berdiri sendiri tetapi selalu melibatkan orang lain atau korporasi untuk menyamarkan hasil kejahatan baik melalui investasi, penyertaan modal, saham dan bahkan menampungnya diluar negeri.

Kelima, terpidana korupsi harus dikenakan pencabutan hak politik selama lima tahun dan kewajiban kerja sosial di masyarakat selama menjalani pencabutan hak politik serta difasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan atau NGO. Sanksi sosial bukan hanya sekedar hukuman tetapi mengembalikan terpidana ketengah masyarakat dalam bentuk pengabdian “yang diharuskan” oleh negara.

Oleh: Syamsuddin Radjab

(Direktur Eksekutif Jenggala Center dan
Dosen Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar)

Comment