Kosgoro 1957, Pimpinan Aziz Syamsuddin Disebut Bohong Besar

Kosgoro 1957, Pimpinan Aziz Syamsuddin Disebut Bohong Besar

SHARE

Publik-News.com – Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro 1957, Sirajuddin Abdul Wahab menyayangkan pemberitaan tentang hasil putusan PTUN Jakarta yang diklaim sudah memenangkan Kosgoro 1957 pimpinan Aziz Syamsuddin. Menurutnya, berita tentang putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Aziz Syamsuddin tersebut bohong dan tidak berdasar.

“Klaim atas Kemenangan PTUN Kosgoro, Pimpinan Aziz Syamsuddin bohong besar. Info diberbagai media online, yang mengabarkan bahwa hasil putusan PTUN Jakarta, tentang gugatan KOSGORO 1957, Ketua Umum Agung Laksono, tentang objek gugatan dalam TUN yang diajukan mengenai Permohonan Pembatalan SK Menkumham No: AHU-0022215.AH.01.07, Tahun 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kosgoro 1957 terhadap UU yang berlaku, maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),”ujar Sirajuddin

Menurut dia, putusan PTUN Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016, bukanlah tentang sah atau tidaknya kepengurusan maupun MUNASLUB KOSGORO 1957 yang dilaksanakan oleh Aziz Syamsuddin di Bali awal Tahun 2016 lalu. Putusan PTUN Jakarta itu garis besarnya adalah pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan, berkesimpulan dan berpendapat meskipun objek sengketa adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara akan tetapi inti yang dipertentangkan oleh Penggugat sesungguhnya adalah berkaitan dengan siapa yang paling berhak dan sah dalam kepengurusan di Kosgoro 1957.

Karena menurut Penggugat Mubeslub yang diadakan di Hotel Aston Bali diselenggarakan secara melawan hukum tanpa dasar konstitusi sebagaimana diatur dalam AD/ART Kosgoro 1957, maka terhadap permasalahan tersebut harus diselesaikan secara perdata, ditetapkan terlebih dahulu Kosgoro 1957 mana yang sah kepengurusannya sedangkan PTUN tidak berwenang menilai atau mengujinya, karena ternyata hukum publik tidak dapat menyelesaikannya.

“Oleh karena ada aspek perdata yang harus ditetapkan/dipastikan terlebih dahulu sehingga eksepsi absolut ini dapat diterima dan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelije verklaard),” katanya.

Dengan kata lain, ,” Sirajuddin menambahkan bahwa putusan tersebut tidak menyatakan perkumpulan Kosgoro 1957 yang dipimpin oleh Azis syamsuddin adalah yang benar atau legal. Putusan ini masih bisa diuji ditingkat Pengadilan Tinggi TUN dengan upaya Banding yang akan kami lakukan sebagai institusi Kosgoro 1957, Ketua Umum HR Agung Laksono.

“Dan kami berkeyakinan, apa yang di Putuskan oleh Majelis Hakim ditingkat TUN Jakarta dengan pertimbangan harus ada putusan Perdata tentang Sah dan Tidaknya Kosgoro 1957 terlebih dahulu, baru bisa diperiksa oleh pengadilan TUN adalah anggapan yg keliru dan sesat,” tambahnya.

Sirajuddin menegaskan bahwa Kosgoro 1957, Ketua Umum Agung Laksono, berkeyakin atas apa yang diputuskan oleh Hakim adalah melalui pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak benar dan tidak sempurna oleh karena berdasarkan rumusan pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 thn 2009 jo UU No. 5 thn 1986 tegas menyatakan bahwa keputusan TUN adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (atribitsi) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (delegasi), sehingga jelas bahwa urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

“Oleh karena objek gugatan dalam TUN yang diajukan untuk diputus bukanlah tentang Sah atau Tidak Sahnya kepengurusan maupun Munaslub Kosgoro 1957, namun yang digugat adalah objek sengketa berupa SK Menkumham di atas, maka sudah menjadi suatu kepastian hukum bahwa PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa aquo,” katanya.
(Hasan)

SHARE
Comment