KPK Bilang Gugatan Novanto Mestinya ke PTUN

KPK Bilang Gugatan Novanto Mestinya ke PTUN

SHARE

Publik-News.com – Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiyadi menilai gugatan Ketua DPR Setya Novanto soal keabsahan penyidik KPK salah sasaran. Novanto mestinya mengajukan gugatan itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, praperadilan hanya berwenang mengadili aspek formil suatu perkara. Aspek itu meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, ataupun penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

“Maka dalil pemohon bukan dalam lingkup praperadilan. Objek gugatan pemohon seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di praperadilan,” kata Setiyadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).

Ia menjelaskan, KPK sebagai satu lembaga independen memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan penyidik KPK. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang KPK. Keputusan pengangkatan penyidik melalui surat keputusan pimpinan KPK telah sesuai dengan aturan dalam lembaga tata usaha negara. Keputusan pengangkatan penyidik KPK, juga bersifat final dan mengikat.

KPK, juga tidak perlu meminta persetujuan lembaga lain semisal Polri dan Kejaksaan untuk mengangkat seorang penyidik di luar lembaga itu. Kalaupun dipermasalahkan, Maka PTUN lah yang berwenang melakukan pengujian keabsahan keputusan itu.

“Maka dalil permohonan itu sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,” ujarnya.

Diketahui, Hari ini KPK menjawab seluruh gugatan praperadilan Setya Novanto yang dibacakan pada sidang sebelumnya, Rabu 20 September 2017. Sidang dihentikan sementara pukul 12.45 WIB dan ditunda hingga pukul 13.30 WIB, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat.

Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka dalam kasus korupsi KTP-el yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Gugatan praperadilan Novanto terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. (IN)

Comment