KPK Diminta Limpahkan Berkas Perkara Novanto Malam Nanti

KPK Diminta Limpahkan Berkas Perkara Novanto Malam Nanti

SHARE

Publik-News.com – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indoneisa ( MAKI) Boyamin Bin Saiman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melimpahkan berkas perkara tersangka Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab, penyidik KPK sudah memeriksa sejumlah saksi meringankan yang diminta Novanto.

“Kami berharap KPK nanti malam segera gelar perkara untuk menentukan perkara SN sudah lengkap atau belum. Jika sudah ditetapkan lengkap (P21) maka semestinya Jaksa yang ditunjuk KPK langsung dapat membuat surat dakwaan, jika perlu dilembur semalaman,” ujar Boyamin melalui keterangan tertulisnya kepada waratwan, Senin (27/11/2017).

Menurut Boyamin, jika surat dakwaan sudah selesai, (Selasa) besok pagi maka berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Selasa siang besok. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan Tipikor maka, kata dia,Minggu Depan sudah dapat dimulai persidangannya sehingga akan berpacu dengan proses Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasar ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d maka Praperadilan gugur karena perkara pokoknya sudah mulai disidangkan.

“Kami mendorong dan meminta langkah ini kepada KPK dalam rangka mengantisipasi proses praperadilan yang sulit ditebak. Langkah ini bukan langkah licik, namun langkah cerdas yang harus diambil KPK demi kebaikan bangsa dan negara. KPK pernah menempuh langkah yang sama dalam hadapi Praperadilan Sutan Batugana dimana gugatannya gugur karena pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” katanya.

Dia menambahkan bahwa langkah mempercepat pelimpahan berkas Novanto tetap adil termasuk bagi Setnov sendiri karena dalam persidangan pokoknya masih diberi kesempatan membela diri dan bisa saja mendapat putusan bebas. Langkah KPK ini dibenarkan oleh pasal 25 UU 31 tahun 1999 dimana perkara korupsi diutamakan untuk mendapat penyelesaian secepatnya. Jadi jika berkas sudah selesai maka kewajiban KPK untuk melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Tipikor.

“Kami memdorong penanganan perkara diarahkan pada persidangam pokok perkara karena betul-betul mengadili dugaan tindak pidana korupsi dengan sistem yang lebih adil berupa sistem majelis hakim minimal 3 orang dengan hadirnya Jaksa, Terdakwa dan Lawyernya dibandingkan Praperadilan hanya satu hakim dan hanya menyidangkan prosedurnya,” katanya. (HR/PN).

Comment