KPK Diminta Tak Tutup Mata Atas Kerugian BUMN Rp 5,8 Triliun Lebih

KPK Diminta Tak Tutup Mata Atas Kerugian BUMN Rp 5,8 Triliun Lebih

SHARE

Publik-News.com – Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Koruptor Abdul Haris Maraden menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian dengan total Rp 5,852 trilyun.

“KPK tidak boleh menutup mata. KPK harus turun langsung memeriksa BUMN yang merugi,” ujar Haris dalam diskusi publik BUMN Rugi: Salah urus atau salah pilih? di Wisma Mas Isman pada Rabu (27/9/2017).

Haris mengungkapkan, dirut BUMN yang mengalami kerugian harus dipecat. Dirut sebagai orang penting harus mengerti core business. Tidak bisa, sebagai top manajemen, dirut dipilih hanya berdasar kedekatan.

“Ganti dirut-dirut yang tidak kompeten. Kalau top manajemen mengerti industri dan manajemen, tidak mungkin perusahaan bisa rugi,” tegasnya.

Haris juga menegaskan, seluruh BUMN yang tidak sehat dan untung harus diselidiki KPK untuk melakukan penyelidikan atas kerugian perusahaan BUMN tersebut.

“Ini perusahaan negara, dibiayai dari uang rakyat. Tidak boleh tidak, perusahaan harus diselidiki apa penyebabnya kok bisa rugi?” ucapnya.

Selain itu, Haris mencurigai tak jarang BUMN menjadi sapi perah politisi busuk. Politisi itu tidak segan menjadikan BUMN sebagai ladang duit.

“Sudah menjadi rahasia umum kalau BUMN itu menjadi ATM politisi busuk,” cetusnya.

Diungkapkan Haris, Kementerian BUMN telah melansir sebanyak 24 perusahaan milik pemerintah mengalami kerugian. Data sepanjang semester pertama 2017 itu mengungkap, 24 BUMN dibelit kerugian sebesar Rp 5,852 triliun. Padahal empat dari 24 BUMN tersebut telah menjadi perusahaan terbuka alias Go Public.

Keempat perusahaan berpanji BUMN yang telah melenggang di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) itu antara lain PT Garuda Indonesia (GIAA), PT Krakatau Steel (KRAS), PT Aneka Tambang (ANTM), dan PT Indo Farma (INAF). (TK).

SHARE
Comment