KPK Dinilai Punya Tanggung Jawab Jelaskan Aliran Dana 14 Nama Yang Mengembalikan...

KPK Dinilai Punya Tanggung Jawab Jelaskan Aliran Dana 14 Nama Yang Mengembalikan Uang e-KTP

SHARE

Publik-News.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tanggung jawab membuka 14 nama yang disebut ikut mengembalikan uang kasus e-KTP

Menurut Mudzaki, pengungkapan nama penting untuk memperjelas aliran dana dari hasil korupsi peroyek e-KTP ini. Selain itu, kata dia, KPK sudah terlanjur mengumumkan ke publik

“KPK harus menjelaskan pengembalian itu dalam konteks apa, apakah ini pengembalian setelah proses penyidikan itu, atau pengembalian konteks sadar diri mengembalikan. Saya kira itu harus jelas dulu, agar publik mengerti uang itu bersumber dari e-KTP pada intinya,” kata Mudzakir di Jakarta, Jumat (24/3/2017).

“Bagaimana pun publik berhak tahu hubungan mereka yang mengembalikan uang e-KTP, apakah ada unsur pidana atau tidak,” jelasnya.

Mudzakir menambahkan, Status pengembalian uang itu harus diperjelas dulu oleh KPK. Meski KPK tidak ada tanggung jawab kepada siapa-siapa, tapi KPK punya tanggung jawab kepada publik untuk segera mengumumkan siapa orang yang menerima kucuran dari e-Ktp dan mengembalikan uang tersebut.

Mudzakir menjelaskan ada dua unsur yang harus dibedakan dari 14 nama orang itu. Pertama, apakah orang itu termasuk dalam dakwaan KPK atau tidak. Kedua, apakah orang itu masuk dalam kategori melakukan mark up dalam proyek e-KTP atau tidak.

“Jadi kalau itu memang uang mark up dari uang e-KTP, maka jelas niat jahatnya sudah ada,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam Pasal 12 C ayat (1) UU No.31/1999 junto UU No. 20/2001 menyebut gratifikasi atau suap yang diterima pegawai atau pejabat negara tidak bisa dianggap suap apabila penerima gratifikasi itu melaporkannya ke KPK. Sementara pelaporan itu dijelaskan diberi tenggang waktu selama 30 hari.

“Sedangkan untuk hal suap sesungguhnya tidak ada aturan seperti itu. Namun pengembalian uang tindak pidana itu tidak menutup jaksa untuk melakukan penuntutan, bila lebih dari 30 hari,” pungkasnya. (Fq)

 

SHARE
Comment