KPK Kecewa Pemerintah Secara Sepihak Sepakati RKUHP Tipikor

KPK Kecewa Pemerintah Secara Sepihak Sepakati RKUHP Tipikor

SHARE

Publik-News.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperntanyakan alasan pemerintah mengambil keputusan secara sepihak dengan menyepakati masuknya tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RKUHP.

“Nah, sampai kemarin itu belum ada kita diundang untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana keputusannya. Tiba-tiba (Kementerian Hukum dan HAM) hadirlah di DPR, diundang, tiba-tiba pemerintah bilang sikapnya sudah setuju ini, bahwa kita akan masukkan ada di dalam. Ini kan klaim sepihak,” tegas Kabag Perundang-undangan KPK Rasamala Aritonang, Jumat (16/6/2017).

Mestinya, kata dia, karena pembahasan ini menyangkut  persoalan hukum WNI secara keseluruhan maka sepatutnya pemerintah bisa mendiskusikannya dengan semua pihak, termasuk KPK.

“Ketimbang membuat aturan lex generalis yang tertuang dalam KUHP nantinya, lebih baik pemerintah fokus pada revisi UU Tipikor.”katanya

“Jadi kalau pemerintah bilang mau tambahin 4 pasal UNCNC yang belum diadopsi ini di UU Tipikor, ya masukkan saja dalam revisi UU Tipikor,” tutur Rasamala lagi.

Menurutnya, untuk UU Tipikor sebagai lex specialis lebih mendesak untuk direvisi. Misalnya, Undang-Undang perampasan aset, Undang-Undang pembatasan transaksi tunai, Undang-Undang tentang pengawasan intern pemerintah.

“Kalau ini diselesaikan akan mendorong lebih cepat upaya pemberantasan korupsi. Tapi mana, pemerintah kan nggak aware soal itu. Yang digadang-gadang cuma KUHP. Padahal yang dibutuhkan itu ini,” ujarnya menekankan. (Fq)

SHARE