KY Akan Bentuk Tim Untuk Awasi Sidang Buni Yani

KY Akan Bentuk Tim Untuk Awasi Sidang Buni Yani

SHARE

Publik-News.con – Komisi Yudisial (KY) berjanji akan membentuk tim untuk melakukan pengawasan dalam sidang Buni Yani, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan dengan isu SARA.

Hal ini dikatakan kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian usai bertemu dengan Ketua KY Aidul Fitriciada.
Sidang Buni Yani dijadwalkan akan digalar pada 13 Juni 2017 di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

“KY akan segera membentuk tim dan akan diturunkan untuk memantau persidangan, dari awal sampai akhir putusan. Menurut Ketua KY, perkara Buni Yani mendapat perhatian luas dari publik, sehingga akan menjadi prioritas pengawasan,” ujar Aldwin kepada Publik-News.com, Senin (5/6/2017).

Menurut Aldwin, selain mendatangi KY, tim kuasa hukum Buni Yani juga mendatang Komisi Kejaksaan (Komjak). Kedatangan tim kuasa hukum ini untuk mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan pada sidang Buni Yani.
Pengajuan permohonan ini untuk menjamin berlangsung persidangan yang profesional, transparan dan imparsial.

Aldwin menegaksn, mestinya Kejaksaan dan polisi menggugurkan sangkaan kepada kliennya karena Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sudah divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama. Terlebih, Ahok tidak jadi mengajukan banding.

“Dari itu semua yang paling penting dicermati adalah hakim dengan tegas menolak dan mematahkan tuduhan JPU, terdakwa dan penasihat hukumnya yang kompak menuduh Buni Yani sebagai biang keresahan dan kegaduhan di masyarakat akibat pidato Ahok yang menyinggung Alquran di Kepuluan Seribu. Karena semuanya sudah terang benderang, makanya kami memohon kepada KY dan Komjak untuk pantau jalannya persidangan,” tegasnya.

Aldwin menjelaskan, saat ini kliennya oleh Polisi dan Jaksa dijerat sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelanggaran hukum yang disangkakan kepada Buni Yani yaitu dugaan penghasutan yang berbau SARA lantaran dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dengan mengunggah video pidato Ahok yang menyinggung Al-Maidah 51 di akun facebook-nya. Ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara.

Vonis bersalah kepada Ahok, lanjut Aldwin sebenarnya menggugurkan semua tuduhan kepada Buni Yani. Saat pembacaan putusan, tambah Aldwin, hakim mengatakan yang membuat masyarakat resah itu adalah ucapan Ahok yang diunggah Pemprov DKI Jakarta ke Youtube, bukan karena unggahan Buni Yani.

Jadi tuduhan seharusnya gugur. Sementara, sangkaan bahwa Buni Yani membuat berita bohong tentang Ahok juga terbantahkan, karena yang bersangkutan oleh hakim dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama.

“Menurut hakim, tidak ada sangkut paut antara kasus Ahok dengan kasus Buni Yani. Kalau pakai akal sehat, kasus Buni Yani ini tidak relevan disidangkan. Tetapi kami menghormati proses hukum dan akan menjalani ini hingga tuntas. Kami berharap jangan sampai yang sudah jelas dan terang benderang ini dalam proses persidangan menjadi rumit. Itulah kenapa kami bermohonkepada KY dan Komjak agar memantau persidangan ini,” pungkas Aldwin yang juga Ketua DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi DKI Jakarta ini. (PN)

 

SHARE
Comment