La Nyalla Tak Terima Dituntut 6 Tahun Penjara

La Nyalla Tak Terima Dituntut 6 Tahun Penjara

SHARE
Terdakwa kasus suap dana hibah yang merupakan Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti memasuki ruang sidang saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/9). La Nyalla didakwa melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil keuntungan dari penjualan initial public offering (IPO) Bank Jatim yang dibeli menggunakan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.105 miliar. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/16.

Publik-News.com – Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai tuntutan yang diajukan Jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Menurut dia, permasalahan uang sebesar Rp1,1 miliar sudah dijelaskan merupakan pinjaman dan telah dikembalikan dengan menyerahkan bukti perjanjian utang dan kwitansi pengembalian.

“Yah masalah yang uang itukan sudah jelas kembali, kemudian pendelegasian, kemudian masalah materai, semuanya sudah jelas,” ungkap La Nyalla seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Pengacara La Nyalla, Aristo Pangaribuan menjelaskan bahwa permasalahan kejanggalan fakta persidangan tersebut akan ditulisnya dalam pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Pak La Nyalla akan buat pledoi dan kami dari penasihat hukum juga buat pledoi,” ucap Aristo.

Sebelumnya menuntut La Nyalla dengan pidana penjara enam tahun penjara. Tak cuma itu eks Ketua PSSI itu juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menilai, La Nyalla terbukti melakukan pidana korupsi Rp 1,1 miliar dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jawa Timur.

Mantan Ketua PSSI itu dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.‎

Selain itu, Jaksa juga menuntut pidana tambahan bagi La Nyalla berupa uang pengganti sebesar Rp 1,1 Miliar. Dengan ketentuan jika tidak dibayarkan dalam satu bulan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda La Nyalla dirampas untuk negara. Jika tidak mencukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

SHARE
Comment