Laporkan Ketua DPR, Bowo Sidik Pangarso Diharap Tidak Politis

Laporkan Ketua DPR, Bowo Sidik Pangarso Diharap Tidak Politis

SHARE

Publik-News.com – Anggota komisi VI DPP fraksi Gerindra Abdul Wachid mengharapkan polemik antara komisi VI dengan ketua DPRRI Ade Komarudin dapat segera diakhiri. Menurutnya, ketegangan internal di DPR dapat mengganggu kinerja dewan yang seharusnya yang memiliki tanggung jawab tugas yang menumpuk.

Wachid berharap segera ada titik temu mengenai pelaporan ketua DPR oleh anggota komisi VI DPR fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Ia juga menekankan agar tidak ada tendensi politis yang disisipkan dibalik pelaporan tersebut.

“Saya berharap tidak ada muatan politis, lebih baik selesaikan satu meja,” ujar Wachid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Wachid mengakui sebenarnya laporan Bowo terhadap pemangku ketua DPR tersebut mendapatkan persetujuan dari para anggota komisi VI yang lain. Hanya saja, ia khawatir jika dari laporan itu nantinya berkembang menjadi kegaduhan di DPR sehingga tidak menyelesaikan masalah.

Wachid sendiri menyangsikan Ade menandatangani surat undangan rapat antara komisi XI dan sejumlah dirut perusahaan penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) tanpa sepengetahuan komisi VI. Padahal, pembahasan terkait penentuan perusahaan penerima PMN merupakan kewenangan komisi VI.

“Semestinya ketua DPR menginformasikan kepada komisi VI sebelum menyetujui undangan rapat dari komisi XI yang mengundang beberapa BUMN dalam rangka rapat PMN,” ucapnya.

Sebelumnya, diketahui juga dari beredarnya surat undangan terhadap sejumlah dirut BUMN penerima PMN untuk melakukan rapat dengan pimpinan DPR. Setelah itu, Aanggota komisi VI fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso melaporkan ketua DPR Ade Komarudin ke MKD.

Ade disebut melanggar pasal 86 ayat 1 Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MDr3) tentang kewenangan pimpinan DPR. (Ahmad)

Comment