Home Random Mahasiswa Tolak Perry Warjiyo Jadi Calon Gubernur Bank Indonesia

Mahasiswa Tolak Perry Warjiyo Jadi Calon Gubernur Bank Indonesia

Publik-News.com – Perry Warjiyo calon tunggal pengganti Agus Martowardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dianggap cacat prosedur. Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional menolak Perry. Penolakan mereka disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (23/3/218).

Kordinator Mahasiswa Peduli Ekonomi, Holil mengatakan, pengajuan Perry Warjiyo ke DPR tidak sesuai dengan UU No 3 Tahun 2004. Dalam penjelasan UU tersebut, pemerintah memang diberi keleluasaan mengajukan calon maksimal tiga orang. Tapi, dalam pengajuan ini, jelas tidak didasari atas aspirasi masyarakat yang berkembang.

“Menurut UU 3/2004 pada penjelasan pasal 41 dijelaskan, pencalonan diajukan maksimal 3 orang (calon Gubernur BI), dengan memperhatikan pula aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat ini yang tidak dipertimbangkan. Seharusnya, seorang presiden, sebagai kepala negara mendengar masukan dari berbagai kalangan,” ujar Holil

Pengajuan calon tunggal Gubernur BI tersebut, sama saja menunjukkan sikap tendensius Presiden Jokowi. Karena tidak memberikan pilihan, seakan memaksa DPR untuk memilih satu calon yang dianggapnya memadai.

“Satu nama yang diajukan itu, seakan menggambarkan sedikitnya kader-kader bankir bank sentral. Padahal, ditubuh BI, banyak yang layak. Pencalonan tunggal itu, memberikan pesan kepada publik, bangkir Kita mengalami krisis kepemimpinan,” katanya.

Meski pemerintah mengajukan satu nama calon tunggal Gubernur BI itu mengacu pada UU No 3 Tahun 2004, DPR punya hak mengembalikan. Alasannya cukup sederhana, DPR ingin memperhatikan aspirasi masyarakat.

“Presiden Jokowi dianggap tendensius karena hanya mengarahkan satu orang saja untuk dipilih. Harusnya pemerintah ajukan lebih dari dua orang,” jelas Holil.

Menyimak undang-undang dalam pengajuan calon Gubernur BI. Dalam Pasal 41 UU No 3 Tahun 2004 dijelaskan, (1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.(3) Dalam hal calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon baru.

(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Kemudian, menyimak penjelasan atas UU No 3 tahun Tahun 2004. Angka 10 Pasal 41 Ayat (1). Untuk setiap jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, Presiden menyampaikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Holil menyarankan agar pemilihan gubernur bank sentral dikembalikan oleh DPR dan ditinjau kembali oleh Presiden Jokowi. Harus ada kandidat baru Gubernur BI.

“Kami Mahasiswa dan Masyarakat menolak Perry Warjiyo, karena kurang tepat dalam kebijakan moneter. Dan dirasa belum mampu menjawab masalah moneter,” pungkasnya. (PN).

Comment