Majelis Syura PBB Gelar Diskusi Respon Gerakan Perempuan Terhadap Persoalan Kebangsaan

Majelis Syura PBB Gelar Diskusi Respon Gerakan Perempuan Terhadap Persoalan Kebangsaan

SHARE

Publik-News.com – Majelis Syura Partai Bulan Bintang menggelar diskusi publik bertajuk “Perempuan dan Persoalan Kebangsaan: Respon Kolompok Gerakan Perempuan Terhadap Persoalan Kebangsaan Pasca Orde Baru”.

Hadir sebagai narasumber adalah Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Dr. Tati Hartimah alumnus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandang. Adapun yang menjadi moderator dalam diskusi ini adalah Mantan KOHATI PB HMI, Endah Cahya Emmawati.

Reni mengatakan kaum perempuan menghadapi sejumlah persoalan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam perjalanan reformasi. Salah satu permasalahan yang muncul pasca orde baru adalah peran perempuan dalam ranah politik atau pengambil keputusan.

“Jika dilihat Undang-undang, maka hampir bisa dipastikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Namun jika dilihat realitasnya perempuan dalam politik memang sangat kecil partisipasinya,” papar Reni.

Reni menyebutkan jumlah presentasi keterwakilan perempuan hasil Pemilu di parlemen mulai dari tahun 1999- 2014. Menurutnya, pada 1999, jumlah keterwakilan perempuan hanya 45 orang dengan presentase 9,00 persen dari jumlah anggota DPR yang mencapai 500 Anggota. Kemudian pada 2004, Jumlah anggota DPR mencapai 550 dengan tingkat keterwakilan perempuan hanya 61 orang (11,persen).

Adapun pada Pemilu 2009 perempuan yang berhasil lolos ke parlemen mencapai 101 orang dengan presesntasi 17,89 persen dari jumlah total anggota DPR mencapai 560. Namun sayang, keterwakilan perempuan di parlemen pada masa itu tak bisa dipertahankan, bahkan mengalami penurunan.

“2014 jumlah anggota DPR 560 dan 97 orang perempuan alias 17,3218,” papar Anggota Komisi X DPR RI ini.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tati Hartimah. Dia memberikan solusi bagi kaum perempuan dalam menghadapi tantangan, khususnya dalam konteks politik. Dengan menfokuskan pada peningkatan kapasitas kewarganegaraan perempuan dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan, Tati menegaskan bahwa diperlukan sosialisasi yang masif atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

“Perlu memperkuat sinergitas antar instansi terkait tiga persoalan, seperti pendidikan kewarganegaraan, partisipasi politik perempuan dan kesehatan reproduksi,” pungkasnya.

Selain itu, kata Tati, juga diperlukan rencana aksi yang strategis untuk meningkatkan kapasitas dan akses sebagai warga negara. Adapun solusi yang ditawarkan Tati lainnya adalah adanya reformulasi pembelajaran PKN, melalui kebijakan pemerintah dengan melibatkan stake holder.

“Bagi peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik terkait persoalan kebangsaan yang dihadapi perempuan ini,” tuturnya.
(Taufik)

SHARE
Comment