Home Nasional Mantan Pimpinan KPK Beberkan Buruknya Tata Kelola Keuangan DKI Era Ahok

Mantan Pimpinan KPK Beberkan Buruknya Tata Kelola Keuangan DKI Era Ahok

Publik-News.com-Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam tatakelola keuangan semasa Basuki Tjahaja Purnama alias menjadi Gubernur aktif DKI Jakarta

Kejanggalan itu, menurut Bambang, berupa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 dan 2016. Bambag menjelaskan, pada tahun 2015, dalam pengelolaan saldo akhir per 31 Desember pemerintah DKI tidak menggunakan sistem akuntan yang baik sehingga pengelolaan asetnya tidak memadai dan itu menjadi janggal. Padahal nilai aset tersebut menapai Rp363,58 triliun pada neraca.

“Tidak menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga berisiko salah saji,” ujar Bambang di posko pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug No.6, Jakarta Pusat, Jumat 9 Desember 2016.

Hal janggal lainnya, lanjut Bambang, BPK menemukan 15 indikasi kerugian negara senilai senilai Rp374 miliar. Indikasinya ini berkaitan dengan kerugian daerah mencapai Rp41 miliar sehingga berdampak pada kuranganya penerimaan daerah senilai Rp5,8 miliar dan administrasi sejumlah Rp327 miliar.

“Jadi saya ingin mengatakan apanya yang tidak koruptif. Laporan ini menyatakan cukup banyak masalah koruptif di pemerintahan sebelumnya atau yang sekarang berjalan,” ujar Bambang yang menjabat dewan pakar tim Anies-Sandi itu.

Bambang melanjutkan, dalam hasil resume pemeriksaan dari sistem pengendalian intern BPK, mencatat sejumlah hal yang disorot dari pemerintah DKI. Salah satunya adanya aset tidak wajar senilar 15 Miliar dari Dinas Pendidikan

Selain itu, adanya ketidak patuhan dari pihak pengembang membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Padahal mereka sudah memilki Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari pemerintah. Bambang mengatakan pengembang sebetulnya  mempunyai kewajiban untuk membangun fasilitas tersebut ketika sudah mendapatkan hak guna bangunan tanah dari negara.

“Pemprov DKI belum melakukan penagihan secara memadai atas kewajiban penyerahan fasos fasum oleh 1.370 pemegang SIPPT berupa tanah seluas 16,84 juta meter persegi,” kata Pria yang berprofesi pengacara itu.

Bambang menuding selama pemerintahan Ahok ada unsur kesengajaan dalam memperlambat penyerapan anggaran. Bambang menyebut Ahok sudah melakukan tindakan yang tidak adil, apabila ada swasta melanggar aturan tidak jelas terkait transparansi denda yang dikenakan terhadapnya. parahnya, ketidakterbukaan tersebut disampaikan ke publik

“Orang boleh melanggar KLB (Koefisien Lantai Bangunan) tapi boleh membayar denda. Artinya gini kesalahan ini dijadikan justifikasi asal membayar uang. Ini lah tindakan koruptif gaya baru yang belum bisa disentuh oleh hukum. Dan ini berbahaya bagi kepentingan kemaslahatan karena kita tidak tahu hengki-pengki di seputar itu,” jelas Bambang. (faruq)

Comment