Ma’rifat Pagi

Ma’rifat Pagi

SHARE

Saudaraku, apa yang sengit kita pertentangkan ini hanyalah pepesan kosong. Kemana saja kita menghadap, yang berjaya di banyak tempat adalah kedangkalan.

Ketika kebenaran ditentukan oleh jumlah; dan ketika jumlah terbesar adalah ketidakhirauan dan ketidakberdayaan, kebenaran itu mudah dimenangkan oleh raksasa manipulasi impresi.

Kebebalan keburukan menguasai sendi-sendi   kehidupan. Ruang publik disesaki sampah komedi omong, kerapatan parlemen   dirayakan kesenyapan gagasan, program-program pemerintah disibukkan oleh  involusi kelambanan dan kemubaziran.

Elit negeri berlomba mengkhianati negara dan sesamanya. Kedudukan dan kecerdikan   bersekongkol mempersembahkan kekayaan   negeri bagi sebesar-besar kemakmuran   asing. Rasa saling percaya lenyap karena   sumpah dan keimanan disalahgunakan;   hukum dan institusi lumpuh tak mampu   meredam perluasan korupsi. Ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela; kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.

Di zaman kalabendu, yang penuh prahara, pertikaian, kedunguan, kehancuran tata nilai   dan   keteladanan, situasi “anomali” (a-nomos, ketidakteraturan)  dianggap sebagai   “normal” (norm, keteraturan). Aparatur   negara saling serang memperebutkan   “lahan jarahan”. Penegak hukum berjamaah   melanggar hukum. Agama dimanipulasi untuk tujuan korupsi politik. Kesantunan gerak tutur menjadi topeng kebusukan susila.

Republik berjalan tanpa tuntunan   kepanditaan, pancaran kesadaran agung   para nahkoda republik untuk membawa bangsa keluar dari kegelapan. Sutasoma berkata, pemimpin tercerahkan tidak bisa   dinilai dari penampilan citra lahiriyahnya. “Pancaran pengetahuan suci dan kebijaksanaan itu sendirilah yang menjadi tanda apakah seseorang itu tercerahkan   atau tidak (tanpa memandang dia raja atau pandita dalam wujud lahirnya).”

Banyak orang berpenampilan pandita untuk menjual ayat dengan harga yang murah; membenarkan kejahatan politik dengan rekayasa statistika; mendidik orang untuk tujuan kesesatan dan kebencian.

Merajalelanya pandita palsu membawa bencana dan kemarau keteladanan. Sutasoma berkata, “Meskipun benar  dikatakan bahwa murid haruslah mematuhi gurunya seperti mematuhi orang tuanya sendiri. Namun, jika  guru   bertindak jahat, maka akan ada kekeringan, hujan turun salah musim, panen-panen gagal, kesepuluh   penjuru mata angin diliputi ketakutan, kejahatan terjadi di mana-mana, dan wabah penyakit berlangsung tanpa akhir.”

Banyak orang berambisi memimpin negeri tanpa memahami dan mencintai negerinya. Bagaimana bisa berempati terhadap penderitaan rakyat di keragaman pelosok   tanah air, jika calon pemimpin nasional   tidak pernah mengenali dan menjelajahi negerinya. Bagaimana bisa menghayati ideologi nasional, jika calon pemimpin bangsa tidak merasakan pahit getir sejarah perjuangan bangsa.

Banyak pemimpin salah asuhan: makan,   minum dan bernafas dari kesugihan negeri  ini, namun dengan mentalitas asing yang tega mengkhinati dan menjarah ibu pertiwinya sendiri. Benar juga kata John Lie, pahlawan nasional keturunan Tionghoa, Orang pribumi adalah orang-orang yang   Pancasilais, saptamargais, yang jelas-jelas membela kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan non-pribumi adalah mereka yang suka korupsi dan merugikan kepentingan nasional. “Mereka itu sama juga menusuk bangsa kita dari belakang. Maka patutlah mereka digolongkan orang non-pribumi.”

Banyak orang merasa pantas jadi pemimpin tanpa keterujian rekam jejak dan kejernihan visi. Semua nilai dan kepantasan disusutkan pada nilai uang dan popularitas. Tawaran visi   diremehkan ketika tawaran “gizi” diutamakan.

Partai-partai politik membentangkan karpet merah kepada orang berduit. Ketika orang berduit bisa mendiktekan kemauannya kepada partai politik, atau bisa langsung ditempatkan di pucuk pimpinan organisasi, pada saat itu pula partai politik sebagai institusi kolektif yang memperjuangkan aspirasi kolektif roboh.

Banyak orang yang menjanjikan perbaikan bagi negeri, tetapi justru dengan menempuh cara-cara yang merusak negeri. Padahal, untuk tiba pada kebenaran, orang harus   sudah berada di jalan yang benar.

Bagaimana bisa berhasil menjalankan operasi demokrasi, jika kepemimpinan dalam partainya sendiri dijalankan dengancara-cara tirani. Bagaimana bisa   bertanggungjawab memimpin Republik, sedang tanggung jawab dalam kedudukan sebelumnya tak mampu ia tunaikan.

Bagaimana bisa memerangi politik uang, jika jalan partai untuk memenangkan kontestasi pemilihan pun ditempuh dengan menerima uang sogokan.

Bagaimana kita bisa percaya, demokrasi kita berada di jalan yang benar?. Setelah belasan tahun reformasi digulirkan, jalan sejarah   kita justru menjelang kebuntuan state manque dalam nubuat Clifford Geertz: “sebuah negara yang tak kunjung menemukan bentuk politik yang cocok bagi   watak rakyatnya, tersandung dari percobaan institusional yang satu ke yang lain.

Jalan buntu ini terjadi karena kemiskinan imajinasi kita. Reformasi sosial acapkali direduksi sekadar reformasi prosedural; dan   pilihan-pilihan prosedur itu pun seringkali diambil secara serampangan dari model luar, tanpa usaha kontekstualisasi ke dalam sistem sosial-budaya kita.

Padahal, jantung masalah kita ada pada sistem pemaknaan—sebagai inti budaya.   Apapun prosedur yang kita ambil, jika sistem pemaknaan mengalami kerusakan tidak akan menghasilkan perubahan substantif.

Kerusakan sistem  makna sebagai sistem   budaya kita terlihat dari bahasa yang dominan di ruang publik: bahasa politik dan bahasa ekonomi. Bahasa politik dan ekonomi kita hanya mengenal satu pertanyaan: “siapa yang menang?” dan   “apa untungnya?”. Ruang publik kita jarang mengenal pertanyaaan budaya yang mempertanyakan “apa yang benar?”

Singkat kata, kita perlu meruwat Republik dengan revolusi budaya, revolusi mental dalam cara kita memaknai kehidupan publik. Soekarno berkata, “Suatu negara dapat berdiri tanpa tank dan meriam. Tetapi   suatu bangsa tidak mungkin eksis tanpa keyakinan. “Keyakinan yang tumbuh melalui   sistem makna yang tunduk pada imperatif  moral bahwa rasionalitas kepentingan pribadi tidak boleh dibayar oleh irasionalitas kehidupan publik.

Seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu   tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”

Yudi Latif Ph.D, Cendekiawan

Comments

SHARE