Masinton: Keberadaan Safe House KPK Ilegal

Masinton: Keberadaan Safe House KPK Ilegal

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu menyebut keberadaan safe house KPK atau rumah sekap  ilegal. Sementara kewenangan safe house kata Masinton berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Masinton menjelaskan berdasarkan pasal 15 ayat 1 UU KPK yang menyinggung perlindungan saksi dan korban, perlindungan itu hanya dimaksudkan berbentuk evakuasi.

“Melakukan evakuasi ini diterjemahkan KPK dengan membuat safe house. Tapi dalam ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) No 3 tahun 2014, yang diberikan kewenangan safe house adalah LPSK. Lembaga lain boleh tapi harus dilakukan oleh LPSK dan tercatat di LPSK dalam bentuk surat keputusan,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Maka itu, kata Masinton, KPK terlebih dahulu harus membuat MoU dengan LPSK ketika ingin ada safe house.

“Informasi yang kami dapat dari LPSK, safe house versi KPK tidak tercatat dan tidak ada SK. Maka safe house itu, keberadaannya ilegal, tidak sesuai dengan perundang-undangan dan KPK tidak paham,” katanya.

Menurut Masinton KPK telah melanggar Undang-undang karena telah membuat aturan sendiri terkait keberadaan safe house.

“KPK bikin nomenklatur sendiri soal safe house. Cari UU-nya, nggak ada safe house. Safe house merupakan kewenangan LPSK. Begitu juga dengan safe house di Depok dan Kelapa Gading, ilegal dan tidak ada SK nya,” tandasnya.(Fq)

 

 

SHARE
Comment