Massa Buruh Yang Desak KPK Tangkap Yasonna Laoly Dikawal Ketat Aparat Kepolisian

Massa Buruh Yang Desak KPK Tangkap Yasonna Laoly Dikawal Ketat Aparat Kepolisian

SHARE

Publik-News.com – Ratusan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, Senin (27/11/2017). Selama aksi demonstrasi berlangsung, massa terus dipantau dan berhadap-hdapan dengan aparat kepolisian.

Massa aksi ini mengatasnamakan diri Federasi Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (FSP – PPMI ’98). Aksi ini digelar terkait kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang didiga melibatkan 22 nama pejabat. Selain poster dan bendera, massa aksi ini membawa sejumlah spanduk. Pada salah spanduk yang dipajang massa aksi bertulisan “Wahai KPK Tangkap dan Adili Semua Koruptor e-KTP Triliunan Rupah Itu”.

Di spanduk warna coklat itu juga tertulis nama-nama yang diduga menerima duit haram dari mega proyek yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilun itu. Diantara nama yang terpajang pada spanduk itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Marzuki Ali, Teguh Juwarno dan Ganjar Pranowo.

Ada tiga poin tuntutan massa kepada KPK. Ketiga poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum FSP – PPMI ’98 Ir. Abdul Hakim.

Pertama, segera tangkap Yasona Laoly, yang di duga telah menerima aliran dana sebesar 1,1 milyar, mengingat saudara Yosana Laoly adalah pejabat publik yang telah mencoreng good governance.

Kedua, tangkap dan proses juga secara cepat nama-nama lain yang telah tersebut dalam dakwaan jaksa KPK tertanggal 22 juni 2017.

Ketiga, mengingat pasal 2 dan 3 UU no. 31 tahun 1999, yang telah ubah menjadi UU No. 20 tahun 2001, yang menyatakan bahwa tindak pidana tipikor, besar – kecil nilai tetap korupsi termasuk pelaku yang telah mengembalikan dugaan hasil korupsi.

“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, apabila dalam waktu 2 minggu tidak ada tindakan yang signifikan dari KPK untuk memperlakukan hukum yang sama, maka kami akan mengerahkan seluruh anggota fsp ppmi ’98 untuk mendatangi KPK dan Instansi terkait,” kata dia.

Menurut Hakim, KPK tak boleh tebang pilih menjadikan seseorang sebagai tersangka jika serius ingin memberantas korupsi dan menegakkan hukum di negeri ini. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Banyak rakyat miskin karena perilaku korupsi.

“Mengingat dampak korupsi yang mereka lakukan sangat mempengaruhi kehidupan dan tingkat kesejahteraan kami, hal ini tertuang dari rendahnya upah para pekerja/buruh di masing-masing propinsi dan kabupaten/kota. Himpitan ekonomi, rendahnya daya beli serta kesejahteraan para pekerja/buruh yang di bawah rata-rata, semua ini adalah akibat dari perilaku korupsi dari para penghisap darah rakyat dan uang negara,” kata Hakim.

Menurut dia, ditersangkakan dan ditahannya Setya Novanto (Ketua DPR-RI), dalam kasus E-KTP yang merupakan karupsi berjamaah, yang juga melibatkan petinggi pemerintahan baik di kementrian maupun Gubernur yang saat ini masih menjabat, sangatlah mencoreng wajah bangsa dan rakyat negeri ini.

“Terkait hal tersebut, kami mendesak dan meminta KPK untuk juga memproses secara hukum terhadap nama-nama lain yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dalam kasus E-KTP, secepatnya,” katanya. (HR/PN)

SHARE
Comment