Massa GERTAK Kepung KPK Minta Menteri Yasonna Laoly Segera Ditangkap

Massa GERTAK Kepung KPK Minta Menteri Yasonna Laoly Segera Ditangkap

SHARE

Publik-News.com – Sekitar 200-an orang mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK). Mereka mendukung KPK mengusut tuntas dugaan kasus korupsi Kartu Tanda Pendudik Elektronok (e-KTP).

Di depan gedung KPK, massa GERTAK satu persatu menyampaikan orasinya. Massa membawa spanduk dan sejumlah poster bergambar beberapa orang yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2.3 triliun itu.

Poster bergambar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan tersangka Setya Novanto mereka pegang dan pajang dan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang melintas di arena lokasi aksi demonstrasi itu.

Massa GERTAK tak ingin KPK berhenti mengungkap dugaan kasus korupsi hanya sampai di Setya Novanto. Apalagi, Novanto sudah ditahan. Menurut mereka, KPK akan terus mendapat dukungan dari publik untuk mengungkap keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan kasus korupsi e-KTP tersebut.

Koordinator lapangan (Korlap) unjuk rasa Yonfi Saputra, mengatakan KPK tak perlu khawatir dan takut untuk memeriksa sejumlah nama yang disebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP ini. Misalnya, penyidik KPK harus menunjukkan profesionalismenya, integritasnya, dan kredibilitasnya untuk melayangkan surat panggilan pemeriksaan kembali kepada Menkumham Yasonna H. Laoly.

“Segera tangkap juga Yasonna Laoly atas pertimbangan sebagai menteri hukum dan HAM. Saat ini sungguh mencoreng good governance nawa cita. Karena jelas jaksa KPK dalam sidang tuntutan terhadap terdakwa Irman dan Sugiarto menyebut Yasona sebagai anggota DPR dari FPDIP menerima duit Rp 80 ribu USD or sekitar Rp 1.1 milyar,” kata Yonfi.

Selain Yasona, massa GERTAK juga mendesak KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebut terlibat sebagaimana yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK dalam kasus korupsi proyek E-KTP ini. Seperti, mantan Mendagri agamawan Fauzi terima Rp 4,5 juta USD, Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) terima 520 ribu USD, Melchias Markus Mekeng (DPR Fraksi Golkar) terima Rp 1,4 juta USD dan dan nama-nama lain yang disebut dalam BAP.

“Dalam pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang sudah diubah jadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Tipikor besar kecil nilai tetap korupsi termasuk yang sudah mengembalikan pun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, massa GERTAK juga memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi dan perombakan menteri. Massa GERTAK menyarankan Jokowi mengganti Menkumham Yasona H. Laoly karena disebut menerima uang haram dari mega proyek e-KTP. (PN)

SHARE
Comment