Mazhab Ekonomi Pasal 33 UUD45 Asli VS Model Ekonomi Jokowi

Mazhab Ekonomi Pasal 33 UUD45 Asli VS Model Ekonomi Jokowi

SHARE

Mencuri masa depan Bangsa Indonesia, Hari ini menjualnya Ke Aseng Asing.
Mazhab dan mantra Produk domostik Bruto telah menjadi kitab Suci untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu Negara. PDB suatu Negara menjadi lokomotif Rezim kekuasaan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintahan, sebuah Rezim kekuasaan seperti Indonesia saat ini, menunjukan politik PDB yang penuh dengan angka angka hasil dari mantra mantra inkonsistensi yang mengabaikan realita internal dan lingkungan sosial ekonomi Bangsa Indonesia.

Distorsi PDB di dalam mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu Negara,Kaitannya dengan distribusi pendapatan serta redistribusi sumber daya dalam proses pertumbuhan PDB. Secara struktural belanja barang barang mewah pada skala pertumbuhan Nasional dalam kenyataannya menutupi jatuhnya daya beli kelas menengah dan bawah. Selama sepuluh tahun saya jadi anggota DPR pada Komisi Xl yang bertugas menghitung asumsi asumsi makro ekonomi sebagai dasar untuk kebijakan pertumbuhan ekonomi aggregat(PDB) sebagai postur APBN yang mengambarkan angka angka Produksi, Pendapatan dan Konsumsi.

Faktanya, angka angka pertumbuhan ekonomi yang di mantrakan dalam PDB dan APBN tidak mencerminkan linear dengan tingkat Kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi yang didiskripsikan kedalam jendela angka angka multisektor PDB sadar atau tidak sadar justru menghabiskan Sumber daya, ketidak adilan, kerakusan, dan ketidak perdayaan masyarakat Indonesia. Sekali lagi bahwa angka angka PDB tidak mencerminkan kenyataan, meskipun daya beli menurun dratis, ketidak adilan semakin melebar dan kemiskinan naik, angka kejahatan naik, tingkat pengangguran naik, perceraian meningkat, degradasi Sumber daya Alam dan lingkungan meningkat dan dalam yang sama meskipun pertumbuhan PDB Indonesia meningkat dari tahun Ke tahun ini kan aneh.

Yang menjadi pertanyaannya saya adalah untuk siapa pertumbuhan ekonomi tersebut? dan kemana arah pertumbuhan ekonomi tersebut? serta kemana tujuan pertumbuhan ekonomi tersebut?.

Dari sisi struktur kebijakan internal mau eksternal dimana konsep business as usual telah menjadikan PDB Indonesia sebagai statistical laundring (pemutih statistik). Investasi China Ke Indonesia mestinya dapat meningkatkan produksi, lapangan kerja baru, naiknya pendapatan Nasional, naiknya daya beli masyarakat Indonesia dan di ikuti naiknya konsumsi Nasional. Tapi yang terjadi linear, berbanding terbalik dengan pertumbuhan PDB terhadap masuknya Investasi China Ke Indonesia.

Berbondong bondongnya tenaga kerja China Ke Indonesia untuk bekerja pada multisektor Investasi yang di biayai Pemerintah China justru menimbulkan abstraksi model model perubahan sosial dan ketidak adilan dalam aggregat ekonomi maupun general. Seyogyanya Investasi China Ke Indonesia serta Private placement Perbankan China pada Empat Bank BUMN seharusnya dapat meningkatkan leverage Perekonomian Indonesia untuk mendorong produksi, daya beli, pendapatan serta naiknya konsumsi domestik. Ini lah yang harus President Jokowi jelaskan kepada Bangsa Indonesia mengenai masuknya tenaga kerja Ke Indonesia dan bekerja pada multi sektor produktif di Indonesia.

Demikian juga halnya, bahwa PDB semestinya secara teoritis dapat mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Tapi Indonesia ini aneh ada pertumbuhan Ekonomi dalam PDB akan tetapi daya beli masyarakat menurun, Arus kas dari Pemerintah kepada masyarakat juga tidak sesuai dengan profile pengeluaran Pemerintah yang tercermin dalam ABPN rutinitas. Ada gap dan lop hole antara Pertumbuhan ekonomi PDB dengan kemakmuran dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia.

PDB telah menjadi jebakan paling memilukan sebagian besar Bangsa Indonesia. Aneh memang ada pertumbuhan ekonomi, ada Investasi asing aseng masuk Ke Indonesia, akan tetapi daya beli sebagian besar Bangsa Indonesia menurun serta tingkat pengangguran sebagia besar Bangsa Indonesia meningkat, ini ada apa?, apa yang salah dengan kebijakan makro Ekonomi Pemerintahan Jokowi?,

BLBI dan Obligasi Pencurian Masa Depan Bangsa Indonesia

President Jokowi harus belajar dari konstruksi penyelesaian krisis Perbankan Indonesia sejak 1988 sampai hari ini. BLBI dan Obligasi Rekap adalah pil lahit mematikan bagi sebagian besar Bangsa Indonesia, tetapi bagi sebagian kecil Warga Negara Indonesia adalah obat mujarab Sumber daya ekonomi gratis. Mengapa bagi sebagian kecil Warga negara Indonesia BLBI dan Obligasi Rekap sebagai obat mujarab Sumber daya ekonomi gratis?.

Mari kita lihat, Pertama, semua utang swasta baik yang ada pada bank pemerintah maupun Bank Swasta di ambil alih oleh Negara, aneh bukan?,

Kedua, Dana pihak ketiga yang ada pada Bank swasta secara spontan naik dari 88 Triliun menjadi 144,3 Trilium, BPPN melakukan pembayaran dana masyarakat pada Bank swasta tidak prudent, apa benar Dana masyarakat pada Bank Swasta tersebut betul betul milik masyarakat atau di mark up?, ini juga aneh.

Ketiga, Uang Negara sebesar 144,5 Triliun BLBI pada Bank swasta, Nilai jaminan pemilik Bank yang diserahkan pada pemerintah hanya laku di jual 12,35 Triliun, uang Negara sebesar 144,5 Triliun yang semestinya menjadi masa depan Bangsa Indonesia dijual hari ini hanya laku 12,36 Triliun, artinya Negara dirugikan akibat ulah sebagian kecil warga Negara Indonesia sebesar 144,5 Triliun – 12,35 Trilium = 132,15 Triliun, luar biasa kan?

Ke empat, sampai hari ini Perbankan Nasional baik Bank swasta yang pernah menerima BLBI maupun Bank BUMN masih menikmati bunga Obligasi Rekap, pada hal kepemilikan Bank Bank tersebut khususnya Bank swasta bukan lagi milik Negara Indonesia tapi masih diberikan bunga Obligasi dari APBN, aneh kan?.

Konstruksi pembelian BLBI dan Obligasi Rekap ini adalah mekanisme yang sangat sangat tidak prudent dan ngawur. Selanjutnya Pemerintahan Megawati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi PDB dan untuk membiayai APBN, maka kebijakan yang di tempuh oleh BPPN melalui keputusan KKSK adalah menjual seluruh jaminan yang diserahkan oleh pemilik Bank Swasta tersebut sebagai jaminan Pinjaman BLBI sebesar 144,5 Triliun dan ternyata hanya laku sebesar 12,35 Triliun dan parahnya kebanyakan yang membeli kembali Asset jaminan tersebut adalah pemilik jaminan itu sendiri Aseng Asing dengan harga murah.

Tujuan pemerintah meluncurkan BLBI dan Obligasi Rekap adalah untuk menggerakan kembali sektor riel agar terjadi permintaan agregat sehingga tercipta pertumbuhan Ekonomi PDB. Harapan Pemerintahan Bu Megawati pada waktu itu adalah dengan memberikan dana talangan BLBI pada pemilik Bank Swasta Nilai recoverinya di atas 144,5 Triliun tapi yang terjadi nilai recoverinya hanya 12,35 Triliun, Pemerintah malah buntung, ini lah yang saya maksudkan bahwa ada sebagian kecil Warga Negara Indonesia menjadikan BLBI tersebut sebagai obat kuat dan menikmati Sumber daya ekonomi secara gratis, mencuri masa depan Bangsa Indonesia dan menjualnya dengan murah.

Pasal 33 UUD 45 Asli Vs Model Ekonomi Jokowi

Pasal 33 UUD45 adalah philosofi Mazhab System ekonomi Indonesia. Mazhab ekonomi pasal 33 UUD45 memberi amanat konstitusional untuk membangun pradaban ekonomi baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui pengelolaan dan kepemilikan Sumber daya ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum. Mazhab ekonomi pasal 33 UUD45 Asli mengarahkan Negara dan Pemerintah Indonesia untuk membangun Ekonomi atas dasar usaha dan kepentingan bersama, yang diletakan pada cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di Kuasai oleh Negara, melalui kepemilikan Sumber daya Alam termasuk yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, instrument pembangunan ekonomi Nasional Indonesia adalah nilai kapitalisasi Sumber daya Alam yang dimiliki Bangsa Indonesia baik bumi, Air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya tidak ada satu orang Bangsa Indonesia apalagi Warga Negara Indonesia menguasai secara gratis menjadi milik korporasi seperti reklamasi Laut hanya karena bermodalkan izin, pasir dan pasar, Laut di sulap menjadi daratan dan menjadi milik pribadi, ini bertentangan dengan idiologi ekonomi Bangsa Indonesia.

Jangan mencuri masa depan bangsa Indonesia dan menjualnya hari ini. Secara internal mekanisme untuk mewujudkan sistem perekonomian Bangsa Indonesia yang di susun sebagai usaha bersama melalui instrument GBHN. GBHN diperlukan untuk mengukur pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertanggungjawaban atas pengelolaan Sumber daya Alam, serta Untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian Untuk mensejahtrakan dan memakmurkan Bangsa Indonesia, Product Domestic Brutonya ( PDB) tidak bisa hanya di hitung atas dasar penjumlahan nilai produksi barang jasa yang dilakukan oleh sebagian kecil Bangsa Indonesia. Selanjutnya memasukan Investasi aseng Asing Ke Indonesia melalui schema pinjaman maupun direct investment dengan mereduksi pasal 33 UUD45 asli seperti pembangunan infrastruktur, Industri strategis seperti listrik, jalan, pelabuhan, transportasi, pengolahan Sumber daya Alam tanpa kehadiran Pemerintah cepat atau lambat Ekonomi Indonesia akan menjadi toothless ( macam ompong).

Apa yang di sampaikan President Jokowi beberapa waktu lalu yaitu bahwa pinjam uang dari luar negri kemudian Bangun infrastruktur, seperti Jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, properti kemudian dijual dalam model Securities, kemudian uangnya digunakan untuk membangun kembali dan lalu jual lagi.

Perlu saya jelaskan bahwa apa di sampaikan President Jokowi ini, saya yakin se yakinnya yakinnya masukan dari orang lain, bukan ide Jokowi, apa yang disampaikan Jokowi ini adalah merupakan financial engineering, dimana infrastruktur yang dibangun dengan ABPN maupun pinjaman luar negri baik Pemerintah maupun swasta di securities pada sebuah lembaga donor/ keuangan Pemerintah selama 30-50 tahun dalam bentuk zero coupon bon.

Schema ini sangat berbahaya, Mengapa? Pertama bertentangan dengan pasal 33 UUD45 asli, Kedua,Bangsa Indonesia sebagai penerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun tersebut harus menanggung pinjaman tersebut, Ketiga,Bangsa Indonesia akan selama nya menjadi Bangsa konsumen, dan Keempat, semua infrastruktur yang dibangun di Indonesia adalah milik aseng Asing secara ekonomi Indonesia jadi kolonial.

Pak Jokowi harus belajar dari kasus BLBI. Waktu itu pemerintah memberikan dana talangan pada Bank Bank swasta yang mengalami rush dan bersaldo merah pada Bank Indonesia, Pemerintah memberikan dana talangan sebesar 144,5 triliun, harapan Pemerintah waktu itu adalah dana 144,5 Triliun ini bisa menghasilkan return atas penjualan Asset kredit dan jaminan yang diserahkan Para pemilik Bank Ke Pemerintah Cq BPPN diatas 144,5 Triliun, ternyata dari dana talangan 144,5 Triliun tersebut hanya kembali Ke kas Negara sebesar 12,35 triliun.

Oleh karena itu Pak Jokowi harus mempertimbangkan ide mekanisme Infrastruktur tersebut yaitu Borrow, Built and sale ( BBS) dalam bentuk Securities Zero coupon bon.

Pak Jokowi, Indonesia kan sudah memiliki plat form sebagai Mazhab sistem ekonomi Indonesia yaitu pasal 33 UUD45 asli. Semua Negara di dunia ini membangun Negara dan bangsanya adalah berdasarkan idiologi dan konstitusinya. Untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia secara merata maka jawabannya adalah realisasikan serta terapkan pasal 33 UUD45 asli dalam sistem pembangunan ekonomi Nasional Indonesia.

Salah satu yang dapat di modivikasi dan di engineering adalah masukan seluruh kekayaan Alam Indonesia termasuk Air dan bumi baik in place maupun proven dalam menghitung PDB, dan gunakan angka PDB resource base ini sebagai instrumen untuk meminjam uang kemudian Dana tersrbut digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, Industri, riset, transportasi, Air bersih, properti.

Dengan demikian rasa keadilan, serta pemerataan pembangunan seluruh Bangsa Indonesia tercipta, sehingga tidak ada TKW/ TKI yang di kirim Ke luar Negri. PDB konvesional product base tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan kesejahteraan Bangsa Indonesia, sehingga perlu di modivikasi.

Oleh : Habil Marati
(Penulis adalah Anggota DPR RI 1999-2009)

Comment