Home Nasional Melalui Revisi UU MD 3, Pemerintah Setuju PDIP Mendapat Kursi Pimpinan DPR

Melalui Revisi UU MD 3, Pemerintah Setuju PDIP Mendapat Kursi Pimpinan DPR

Publik-News.com-Usulan merevisi UU MD 3 yang bertujuan untuk menambah kursi pimpinan DPR untuk PIDP disambut baik oleh pemerintah. Melalui Menkum HAM Yasonna Laoly, pemerintah menyatakan setuju dan akan melakukan rapat dengan baleg DPR siang ini.

“Kita setuju saja. Kita siap aja lah. Supaya proporsional itu terjamin. Massa PDIP pemegang kursi besar,” ungkap Yasonna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Yasonna berharap UU MD3 ini supaya masuk ke agenda prolegnas, sehingga revisinya supaya cepat dilakukan. Namun, meskipun Yasonna berasal dari PDIP, ia mengaku tidak mencampuri siapa yang akan ditugaskan partainya untuk mengisi kursi Pimimpinan DPR.

“Itu urusannya partai, bukan burusan kita,” tegas Yasonna.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto mengatakn pada rapat Baleg diputuskan dalam revisi UU MD 3 hanya ada duap pasal yang diubah

“Penambahan Pimpinan DPR dan MPR. Kalau soal nama, PDIP itu tentu sudah paham, itu pasti lebih banyak ketua umum. Jadi, siapapun yang ditetapkan ketua umum ya harus kita hormati,” terang Bambang di lokasi yang sama.

Bambang juga mengaku tidak akan mencampuri urusan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan DPR maupun MPR.. Semuanya menjadi kewenangan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

Beredar kabar, yang akan mengisi puncuk pimpinan DPR dari PIDP adalah Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin. Sedangkan nama Ahmad Basarah, digadang-gadang akan mengisi pimpinan MPR

“Kalau beredar kan boleh mengedarkan siapapun pun. Utut bagus. Kalau saya ini apa? Sekali lagi, kan keputusan ketua umum. Ketua umum punya kriterianya sendiri,” ujarnya. (faruq)

 

 

 

Comment