Membangun Karakter Pers Pancasila

Membangun Karakter Pers Pancasila

SHARE

Radikalisme, komunisme, liberalisme dan ancaman separatisme kini sekan menjadi rangkaian momok abad modern dan sekaligus semakin menjadi ancaman bagi keberlangsungan kebangsaan kita.

Keempatnya kini seolah menjadi saling berkaitan dan tali-temali satu sama lain. Padahal akar sejarah dan cantolan politik keempatnya secara ideologis tidak sepaham bahkan cenderung saling bertentangan satu sama lainnya.

Dalam kontekstualisasi ke-Indonesia-an, radikalisme lebih pada pemahaman keagamaan yang sempit dan dangkal sehingga menihilkan kelompok diluar dirinya (merasa dirinya paling benar). Pemahaman semacam ini kemudian menjadi pendorong dan legitimasi terhadap sikap intoleran bahkan aksi terorisme dengan bungkus agama. Sedangkan separatisme lebih pada merasa ada ketidakadilan baik karena alasan politik maupun ekonomi sehingga mereka mau memisahkan diri dari NKRI.

Liberalisme merupakan keyakinan yang mengagung-agungkan kebebasan individuslisme dengan alasan hak asasi manusia, demokrasi, persaingan yang sehat dan fair. Berbeda dengan komunisme yang berlandaskan pemahaman pada eksistensi komunal yang tidak mengakui kepemilikan dan hak individu. Keduanya berbeda dalam konteks pilihan strategi yaitu antara yang ingin melepaskan diri dan yang ingin bertahan namun menggalang dukungan untuk mengganti sistem pemerintahan.

Keempatnya merupakan ideologi politik yang bertentangan dengan Pancasila. Keempat kolompok tersebut, baik tersirat maupun tersurat sesungguhnya enggan menjadikan Pancasila sebagai landasan pijak dan berfikir dalam memaknai dan mengisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Padahal, Pancasila merupakan sebuah kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Inilah ancaman nyata di depan mata kita dimana Pancasila akhirnya diposisikan menjadi ideologi yang statis dan bukan lagi menjadi ideologi yang dinamis.

Di sisi lain, pada era saat ini dimana pertumbuhan media alternatif seperti media sosial mempunyai peranan besar bagi ruang bersuara sekaligus meningkatkan partisipasi demokrasi, yang seharusnya dimanfaatkan sebagai mata dan telinga masyarakat dalam mengambil tindakan berdasarkan informasi yang betul-betul objektif dan bukan informasi yang manipulatif bahkan fitnah.

Namun celakanya, media alternatif tersebut justru digunakan dan dimanfaatkan untuk penyebaran paham-paham tersebut dan propaganda saparatisme maupun kepentingan pihak tertentu lainnya guna membangun opini berdasarkan data manipulatif bahkan fitnah yang kemudian seringkali oleh berbagai media arus utama dipolitisasi dalam pemberitaan untuk kepentingan tertentu atau sekedar sensasi berita.

Oleh: Edi Humaidi
(Aktivis Sosial Media for Civic Education – SMCE)

SHARE
Comment