Home Politik Memunggungi Ijtima Ulama

Memunggungi Ijtima Ulama

257

Publik-News.com – Dengan penuh semangat, karena merasa didorong oleh suatu keyakinan mulia bahwa politik mesti dijalankan secara syar’i sejumlah kiyai, ustadz menggelar rapat. Mereka mermuskan fatwa politik dalam rangka menghadapi Pilpres, seolah sedang menghadapi perang suci, jihad fisabilillah.

Hasil rapat mereka sebut sebagai Ijtima Ulama. Klaim yang demikian hebat itu memutuskan mengusung dua nama untuk dijadikan Cawapres Prabowo. Dua nama itu adalah Habib Salim Assegaf (Ketua Dewan Syuro PKS) dan Ustadz Abdul Somad atau UAS.

Hasil Ijtima Ulama itu lalu diarak menemui pimpinan Partai Gerindra, PAN dan Pimpinan Partai PKS. Dengan bersemangat Presiden PKS menyampaikan dukungannya kepada para ulama yang datang menyampaikan hasil Ijtima mereka. Sohibul Imam pun berjanji memegang teguh Ijtima Ulama tersebut. Fadli Zon dari Gerindra tidak kalah serius dan semangatnya menyambut Ijtima Ulama tersebut. Demikian halnya dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.

Ijtima Ulama dihadang Politik Transaksional

Lobby lobby politik berlangsung dinamis. Prabowo membukan komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Nama AHY diusulkan jadi Cawapres Prabowo. “Deal”, pertemuan antara Prabowo dan SBY disambut gembira para kadernya. Muncul sejumlah meme “Duo Jenderal” bersatu melawan Jokowi.

Dinamika politik terus bergerak, PKS mengancam akan tinggalkan Prabowo jika bukan kader mereka yang jadi Cawapres.

Pilpres akan digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Parpol yang kadernya jadi Capres atau Cawapres tentu saja akan meraup keuntungan politik yang lebih signifikan.

Ketegangan terjadi antara kubu diparpol pengusung Ijtima Ulama. Mereka mengalami dilema yang akut, dituntut untuk tetap mengusung hasil Ijtima Ulama disatu sisi, disisi lain mereka butuh biaya operasional untuk pemilu legislatif dan pilpres. Perlu biaya besar untuk cost politik. Per kursi legislatif bisa membutuhkan 10 Milyard.

Jika mengikuti ijtima ulama, mereka tidak.dapat duit untuk biaya operasional pileg dan pilpres. Kira-kira begitulah nalar yang berkembang. Rupanya Gerindra punya solusi. Sandiaga Uno wagub DKI yang juga Waketum Gerindra itu seorang pengusaha. Banyak kolega bisnisnya.

Andi Arief Wasekjend Demokrat mengatakan Sandiaga membayar mahar 500 M kepada PAN dan PKS untuk mengantongi dukungan politik mereka. Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Andi Arif itu tentu perlu pembuktian. Andi Arief mengatakan punya bukti atas tuduhannya itu. Tapi tentu dia tidak akan keluarkan buktinya jika tidak digugat atau bukan karena perintah pengadilan. Jika PAN dan PKS tidak menggugat Andi Arif, kita patut menduga yang disampaikannya itu benar adanya.

Dengan alasan punya bukti, Andi Arif menyebut Prabowo “Jenderal Kardus”, yang lalu dibalas oleh kader Gerindra dengan mengatakan SBY (Ketum PD) sebagai Jenderal Baper).

Kita tentu miris menyaksikan politik transaksional yang berujung rusaknya iklim demokrasi.

Apapun itu, Ijtima Ulama telah ditinggalkan. Telah dipunggungi. Pelajaran bagi para ustadz, kiyai dan alim ulama untuk tidak mudah mengumbar fatwa politik. Dan jauhi politik praktis yang transaksional. Fatwa fatwa ulama akan jadi barang dagangan saja di era politik transaksional. (PN/Edit)

Comment