Memutus Konglomerasi Partai Politik

Memutus Konglomerasi Partai Politik

SHARE

Konglomerasi partai ini harus diputus mata rantainya. Sebab konglomerasi partai politik bukan membesarkan, namun justru membuat partai politik sangat rapuh.

Konglomerasi partai politik membuat Kader-kader yang tidak berkharakter. Padahal kader-kader partai politik ini adalah calon-calon pemimpin. Baik yang ada di eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif.

Jadi soal konglomerasi partai politik ini serius sekali. Sebab berkaitan dengan pertanyaan, apakah negara ini dibangun serius ke depan dengan kokoh dan maju atau sebaliknya kita akan mengalami setback dengan cara cara membangun konglomerasi partai politik itu?

Mengapa, karena ini kan menyangkut partai politik yang memiliki peran strategis dan berkuasa dalam era demokrasi saat ini. Baik itu menyangkut Pilkada maupun Pilpres. Maka yang harus dibenerin partai politiknya dulu.

Jadi kalau partai politik tidak berbenah dan menjadi lebih bagus maka kita harus teriak. Kita harus dorong terus sampai mereka melakukan itu. Makanya kita sepakat bahwa sumbangan anggaran partai politik naik menjadi Rp 1000/orang pemilih.

Ini (peningkatan anggaran untuk partai politik-red) bertujuan supaya mereka mendapat alokasi keuangan negara yang besar dan menjadi benar-benar aset negara. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwa pengelolaan partai politik ininkarena hasil saweran atau jerih payah atau lapang dada seseorang tertentu. Tidak bolah lagi. Sebab inilah selama ini yang membuat partai politik di kuasai pemodal atau profit oriented. Siapa yang dirugikan? Negara dan bangsa ini.

Golkar lama sekali mempraktekan hal ini. Dan diikuti oleh partai-partai lain. Kelihatannya partai politik barupun tidak imun terhadap hal itu. Misal, Partai Nasdem yang tidak sampai setahun, salah satu pimpinannya terkena kasus korupsi dan ditahan KPK.

Oleh: Siti Zuhro
(Penulis adalah Guru Besar Ilu Politik LIPI)

SHARE
Comment