Menag Perbolehkan Dana Haji Diinvestasikan Untuk Pembangunan Infrastruktur

Menag Perbolehkan Dana Haji Diinvestasikan Untuk Pembangunan Infrastruktur

SHARE

Publik-News.com – Kementerian Agama memperbolehkan  dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk diinvestasikan ke sektor produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan investasi ke arah pembangunan infrastruktur boleh saja dilakukan asalkan memenuhi prinsip syariah dan penuh kehati-hatian. Prinsip lainnya, harus mengandung nilai kemanfaatan.

“Juga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas,” ujar Menag Lukman melalui siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Menurutnya, dalam keputusan  Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List), dana haji itu boleh di di-tasharruf-kan untuk hal yang produktif, seperti perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

“Akad wakalah ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jemaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”kata Lukman.

Selain itu, kata Lukman, UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamantkan pengelolaan dana haji dilaksanakan oleh BPKH. Badanini menginvestasikan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

“Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji ini dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji. Namun, investasi yang dilakukan BPKH juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuaian dengan prinsip syariah,” sebut Lukman.

“Selanjutnya, badan pelaksana maupun dewan pengawas BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng jika ada kerugian investasi yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya,” imbuh Lukman. (Fq)

SHARE
Comment