Mendagri Disarankan Daftar Hakim Konstitusi dan Refly Harun Urus Tarif Tol

Mendagri Disarankan Daftar Hakim Konstitusi dan Refly Harun Urus Tarif Tol

SHARE

Publik-News.com – Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kosgoro mengkritik pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan pakar hukum pidana Marga Refly Harun soal status Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali. Pendapat dan tafsir berbeda soal penoaktifan Ahok sementara karena menjadi terdakwa menghiasi pemberitaan media massa.

Ketua Bidang Ideologi dan Hak Azasi Manusia DPN GEMA Kosgoro Jajang Purqon mengungkapkan, Tjahyo sebagai Mendagri tidak etis menafsirkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo harusnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukan malah seperti menafsirkan undang-undang dimaksud,” kata Jajang melalui siaran persnya, Senin (13/2/2017).

Apabila Tjahyo Kumolo berminat menafsirkan undang-undang, sambung dia, Jajang mempersilahkan dia untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Kebetulan jabatan hakim konstitusi sedang ada yang lowong,” pungkasnya.

Selain Tjahjo, Jajang juga mengkritik pernyataan Refly Harun. Menurutnya, Refly meskipun memiliki latar belakang akademik sebagai doktor hukum tata negara namun sangat tidak elok menyampaikan pendapatnya perihal pemberhentian sementara Ahok, yang kini telah menyandang status terdakwa, sebagai gubernur DKI Jakarta melanggar undang-undang pemerintahan daerah.

“Dengan adanya Refly Harun di PT Jasa Marga maka diharapkan Refly Harun dapat mengawasi tarif tol di Indonesia agar turun bukan tiap tahun malah selalu naik. Jadi tidak elok kalau Refly Harun kini mengurusi hal diluar pekerjaannya sekarang,” katanya.

Jajang menyesalkan pernyataan Mendagri dan Refly Harun soal aktifnya Ahok kembali sebagai Gubernur yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk tidak membuat gaduh dan bekerja profesional.

“Pak Presiden Jokowi punya slogan kerja, kerja, kerja. Bukan koment, koment, koment. Harusnya semua bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Jajang.

Jajang mengungkapkan, berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Ahok sudah didakwa dengan nomor Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1357/Pid.B/2016/PN JKT.UTR tanggal 1 Desember 2016 dengan dakwaan Pasal 156 a KUHP dengan ancaman selama-lamanya 5 (lima) tahun dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman paling lama 4 (empat) tahun.

“Jadi sudah sangat jelas apalagi yang perlu ditafsirkan,” kata Jajang. “Jadi tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkan tapi langsung dilaksanakan,” ucapnya.

Dia juga menyoroti saran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar hukum tidak diberhentikannya Ahok, disebut Jajang bukan langkah yang tepat.

“Perppu bukan kebijakan yang diharamkan. Namun harus memenuhi dua unsur yakni ada unsur kegentingan yang memaksa dan adanya kekosongan hukum. Dua unsur ini tidak terpenuhi jadi buat apa lagi bikin Perppu,” tandas Jajang.

Meskipun demikian, Jajang menyebut Presiden Jokowi sangat tidak mungkin membuat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian sementara Ahok menindaklanjuti undang-undang dimaksud.

“Presiden tidak mungkin membuat Keppres sendiri. Kan ada laporan dari menteri terkait,” kata Jajang.

Jajang pun menganalogikan apa bila Menteri Dalam Negeri tidak mau melapor mengajukan pemberhentian sementara Ahok maka Presiden dapat meminta Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) untuk menyiapkan draft Keputusan Presiden pemberhentian sementara Ahok. Dan apa bila Menseskab tidak kunjung membuat draft Keppres Keppres dimaksud maka Presiden dapat meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk menindaklanjuti. Apa bila menkumham tidak juga membuatnya maka Presiden dapat memerintahkan Menteri Sekretaris Negara untuk menyiapkan resuffle kabinet.

“Presiden bisa setiap saat melakukan resuffle,” tutupnya

SHARE
Comment