Mendagri Klaim Perppu Ormas Tak Larang Masyarakat Berpikir

Mendagri Klaim Perppu Ormas Tak Larang Masyarakat Berpikir

SHARE

Publik-News.com – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengklaim terbitnya Perppu Ormas tidak akan melarang masyarakat untuk berpikit. Jusru yang dilarang adanya pemikiran yang bertentangan dengan pancasila.

“Bahwa perppu tidak melarang warga negara berpikir, bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu. Yang dibatasi menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini penting demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Tjahjo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Tjahjo menjelaskan dikeluarkannya Perppu ormas karena adanya kegentingan yang memaksa. Ia menyebut dalam UU 17/2013 tentang Ormas, definisi yang bertentangan dengan pancasila cukup terbatas, hanya mengarah pada komunis, ateis dan beberapa paham dari timur.

“UU masih belum efektif. Kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan membuat UU secara biasa, karena akan memerlukan waktu lama. Tapi perlu kepastian hukum untuk segera bisa diselesaikan,” tuturnya.

Dalam UU itu juga mengatur proses pembubaran ormas yang cendrung lama. Hal itu dianggap Thahjo sangat merugikan pemerintah.

“Nggak bisa langsung cabut izin harus lewat peradilan, itu cukup lama. Ini nggak berimbang antara ormas dan pemerintah,” katanya.

Kegentingan memaksa lainnya, lanjut Tjahjo, berkaitan dengan maraknya penyebaran paham khilafah yang dilakukan ormas. Hal itu tidak bisa diselesaikan dengan UU 17/2013.

“Ini memaksa pemerintah mengeluarkan perppu agar tidak ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu, maka pemerintah membuat aturan untuk mengisi itu. Tapi tidak mungkin dengan cara yang biasa. Kegiatan ormas bertentangan dengan Pancasila mengganggu bangsa, harus segera diatasi yang lainnya,” terang Tjahjo.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment