Home Politik Mendagri Sebut Pilkada Menjadi Sumber Perpecahan Bagi Aparatur Sipil Negara

Mendagri Sebut Pilkada Menjadi Sumber Perpecahan Bagi Aparatur Sipil Negara

Publik-News.com-Kementerian Dalam Negeri menyikapi dengan serius adanya pejabat birokrasi yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada. Untuk itu, dalam tim yang dibentuk untuk memonitoring ketidaknetralan pejabat ini ditemukan aparatur yang melakukan keberpihakan dalam kontestasi Pilkada.

“Imbasnya ASN (Aparatur Sipil Negara) terbelah, meskipun ini biasa,” kata Anggota Tim Monitoring, Haryadi, dalam rapat koordinasi dengan KPU, Dewan Kehormatan Pemantau Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi, di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, 22 Desember 2016.

Adanya Ketidaknetralan itu disebabkan kepala daerah yang berkuasa kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur. Tidak hanya itu, antar Gubernur dan Wakil Gubernur sama-sama maju dan bertarung mencalonkan diri sebagai kepala daerah, membuat ASN menjadi pecah

“Di daerah-daerah yang incumbent terbelah apalagi wakil baru yang dilibatkan eks birokrasi (untuk calon wakilnya) yang ada emosi ASN di beberapa daerah tampak ada, sekalipun beda-beda derajatnya,” kata dia.

Haryadi menambahkan, ASN seharusnya bisa bersikap netral selama proses Pilkada. Karena hal itu diatur dalam undang-undang. Haryadi menyebut ada ASN disuatu daerah secara terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah, dan ada juga secara diam-diam.

Menurut Haryadi, ini menjadi tugas Plt Gubernur, Bupati/Wali Kota mendorong ASN  supaya netral dalam Pilkada.

“Ini yang jadi tugas Plt, untuk mencoba menahan netralitasnya. Terutama kalau melibatkan incumbent, keterbelahan yang paling tampak di jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)-nya,” kata dia. (faruq)

 

 

Comment