Menimbang Kembali Partai Lokal di Setiap Provinsi

Menimbang Kembali Partai Lokal di Setiap Provinsi

SHARE

Partai lokal disetiap provinsi mungkin kah ? tentu sangat mungkin, tergantung kemauan politik mainstream yang sedang berkembang. Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang perlunya pembentukan partai lokal disetiap provinsi tentu memerlukan penjelasan-penjelasan rasional kenapa hal tersebut diperlukan. Sedikitnya ada empat alasan utama kenapa partai lokal disetiap provinsi kita perlukan dalam membangun Indonesia dalam system dan budaya demokrasi juga ala Indonesia.

Saya tidak menyebutnya demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, demokrasi pluralis atau lainnya dengan alasan bahwa memang aspek utama dan terutama yang diperlukan sebagai reason tentang perlunya pembentukan partai politik lokal disetiap provinsi, tidak terkait langsung dengan persoalan ideologis tentang Pancasila, atau tidak ada kaitannya dengan alasan demokrasi liberal dalam konteks globalisme perdagangan dunia, pun tidak ada kertekaitan langsungnya dengan pluralitas dan heterogenitas masyarakat dari sabang sampai merauke yang mendiami gugusan pulau-pulau di nusantara.

Sekalipun untuk alasan yang terakhir saya kira lebih mendekati atau dapat disebut bisa menjadi salah satu alasan pembentukan partai lokal, namun bukan hal yang utama.

Situasi Partai Politik Dewasa ini

Situasi partai politik dewasa ini berlangsung secara tidak demokratis dalam system yang juga tidak sepenuhnya jelas model demarkasinya apakah demokrasi yang sedang berlangsung demokrasi yang bersifat pluralis, demokrasi yang hanya sebatas produral, atau dalam perspektif ideology tidak jelas apakah demokrasi liberal, atau demokrasi yang oligharkhis strukturalis.

Yang pasti party ID di Indonesia semenjak gelombang demokratisasi pasca reformasi, menunjukkan penurunan signifikan yang konsisten secara terus menerus. Hal itu menunjukkan bahwa konstituen partai politik tidak pernah begitu jelas, seiring dengan tidak jelas dan tidak konsistennya elit partai politik dalam menjalankan kebijakan-kebijakan partai politik yang mereka pimpin.

Sudah menjadi pemahaman yang lazim bahwa dalam tiap organisasi yang besar, seperti halnya partai politik yang memiliki stuktur kepengurusan yang terpusat dengan cabang dan ranting hingga ke desa-desa memiliki kesulitan yang serius untuk memilih pola pengambilan keputusan secara botton up, yang partisipatif sebagaimana ciri dari system demokrasi pluralis.

Birokratisasi organisasi parpol yang besar itu, telah memaksa semua partai politik untuk menyerahkan setiap keputusan politik partai kepada sekelompok elit dilevel tertinggi partai politik untuk memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan keputusan partai politik. Hal seperti itu telah diuraikan panjang lebar sejak tahun 1911 oleh Robert Michels dalam bukunya Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen democratia.

Menurut Michels, organisasi yang besar cenderung menyerahkan monopoli kekuasaan kepada para pemimpinnya. Konsekuensinya adalah konsentrasi kekuasaan di tangan pimpinan dan berkurangnya pengaruh anggota biasa. Berkurangnya pengaruh anggota biasa, inilah sesungguhnya alasan utama kenapa party ID itu setiap saat mengalami penurunan.

Dilain pihak konsentrasi kekuasaan dilevel pimpinan menjelaskan bahwa arus sirkulasi kepentingan dari berbagai stekholders partai politik dengan sendirinya berpusat pada level oligharki partai politik. Tidak ad acara lain untuk mempertahankan party ID selain mendekatkan fungsi-fungsi partai politik dengan konstituennya. Dan karena itu pula organisasi partai politik semestinya tidak besar, tidak kompleks, tidak birokratis.

Partai politik dengan demikian tidak harus mengikuti struktur suatu negara apalagi jika luas wilayah dan besaran populasi jumlah penduduk suatu negara demikian besar dan luas seperti Indonesia. Struktur organisasi partai politik harus diperkecil, agar fungsi-fungsi partai politik dapat dirasakan oleh konstituen. Inilah salah satu alasan utama, kenapa keberadaan partai politik lokal diperlukan.

Tentu saja kita telah memiliki blue print tentang partai politik lokal seperti yang sedang berlangsung di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dan sejauh ini aktifitas partai lokal di NAD berlangsung cukup baik.

Oleh karena situasi penurunan party ID terus berlangsung, sebagai konsekuensi dari makin tergradasinya fungsi-fungsi partai politik, para politisi di Indonesia membuka peluang bagi para perseorangan untuk ikut berkompetisi dalam setiap momentum pemilukada. Tapi faktualnya, peluang tingkat keterpilihan calon independen dalam pemilukada sangat kecil.

Meski peluang keterpilihan sangat kecil, tapi karena politik transaksional di partai politik membuat ada saja tokoh lokal yang “nekad” menempu jalur perseorangan untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada. Sekiranya disetiap provinsi ada partai lokal, saya kira calon perseorangan dalam Pemilukada hampir bisa dipastikan tidak ada.

Masyarakat akan membuat partai-partai lokal sebagai saluran aspirasi politik mereka didaerah masing-masing. Inilah alasan kedua, kenapa partai politik lokal diperlukan, dalam rangka mempermudah proses seleksi kepemimpinan lokal secara demokratis.

Sudah menjadi adagium yang lazim bahwa tanpa uang kekuasaan sulit diraih dalam system politik demokrasi yang kompetitif. Biaya operasional untuk keperluan konsolidasi politik, mobilisasi partisipasi politik, dan tentu saja konsolidasi program-program dalam aneka jenis cara berkampanye semakin memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.

Karena itu, dalam system demokrasi liberal kecenderungan pemimpin politik yang terpilih selalu erat kaitannya denga nada atau tidaknya sekelompok kepentingan yang memiliki sejumlah besar uang untuk mensupport seorang calon. Kenyataan politik itu, telah mendorong partai politik bertransformasi menjadi industry.

Schumpeter menyebut bahwa partai politik itu ibarat industry dimana massa atau konstituen mereka sebagai produknya. Semakin besar perolehan suara mereka pada suatu Pemilu, semakin banyak kursi-kursi yang mereka peroleh, dengan demikian pengaruh politik mereka semakin besar. Pengaruh politik yang besar itu menjadi factor penting dalam mendatangkan investor ke partai politik.

Simbiosis mutualisme akan terjadi antara pelaku bisnis dengan para politisi di partai politik. Kita di Indonesia bahkan jauh lebih maju. Partai-partai politik tidak lagi bersimbiosis mutual dengan Kamar dagang dan Indsutri misalnya, atau Apindo atau assosiasi-assosiasi para pebisnis. Tapi lebih dari itu para pebisnis kita telah larut dan berkecimpung dalam menjalankan partai politik sehingga partai politik betul-betul telah menjelma penjadi perusahaan.

Maka yang terjadi dewasa ini adalah partai politik jangankan menjadi solusi atas terjadinya ketimpangan social antara yang kaya dan miskin. Berpikir tentang hal itupun jangan harapkan muncul dari partai politik yang memang berkepentingan untuk melanggengkan kekuasan dan monopoli mereka atas sarana dan prasarana industry. Partai politik yang olighakris, dengan struktur birokrasi yang besar telah dikendalikan oleh para kapitalis.

Sirkulasi elit dengan sendirinya berlangsung secara tidak sehat, transaksional dan tentu saja kian menjauhkan konstituen dari partai politik. Masyarakat menjadi ambigu terhadap situasi dan perkembangan social politik. Dan para badut-badut politik pun dengan senang hati menebar pesona dalam tatapan publik yang penuh kepalsuan.

Kira-kira itulah alasan-alasan kenapa perlu suatu pemikiran untuk memberi ruang dibentuknya partai politik lokal disetiap daerah. Dengan suatu keyakinan bahwa prosesp pemerataan kesempatan, pemerataan ekonomi dapat dipercepat perwujudannya dalam situasi social politik yang kian menggelisahkan.

Oleh: Hasanuddin
(Penulis adalah Penggiat di The Wisdom Institute)

SHARE
Comment