Menyoal Densus Tipikor Polri

Menyoal Densus Tipikor Polri

SHARE

Rencana pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri kembali didengungkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta (12/10) lalu. Pembentukan itu sebagai upaya Polri meningkatkan perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang tak kunjung surut meskipun KPK sudah dibentuk sejak 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002.

Menurut Polri, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri selama ini mandeg karena sejumlah keterbatasan seperti minimnya anggaran dan kurangnya Jumlah personil sehingga statusnya perlu diangkat setara dengan Densus 88 Antiteror yang menangani kasus teroris di Indonesia. Argumen ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Setyo Wasisto di Kompleks Mabes Polri (24/5) lalu. Sebelumnya, DPR melalui Komisi III telah menyetujui usulan Kapolri terkait pembentukan Densus Tipikor dalam rapat kerja (23/5) poin keenam dalam kesepakatan kesimpulan raker.

Dalam rencana struktur Densus Tipikor, akan memiliki struktur kelembagaan dari Pusat sampai Daerah yang dibagi kedalam 33 Satuan Tugas (satgas); 6 satgas (Tipe A), 14 satgas (Tipe B) dan 13 satgas (Tipe C). Jumlah personil sebanyak 3.560 orang yang dipimpin seorang Jenderal bintang dua sebagai Kepala Densus Tipikor yang bertanggungjawab langsung kepada Kapolri. kebutuhan anggaran ditaksir sebesar Rp. 2,6 Triliun dalam proses pembentukannya atau setara dengan 0.8 persen dari total APBN 2017.

Polri sebelumnya, sudah membentuk struktur baru pada awal 2017 seperti Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime untuk menangani kejahatan ITE, Direktorat keamanan khusus (kamsus), Direktorat keamanan dan keselamatan (Kamsel), serta sejumlah perubahan nama dan peningkatan struktur termasuk penambahan satuan kerja dalam lingkup Kepolisian sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Perpres No. 52 Tahun 2010.

Perubahan nomenklatur dan pembentukan baru struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) lembaga pemerintah pasti mempengaruhi dan membebani anggaran APBN berjalan ditengah defisit anggaran yang nyaris tembus 3 persen terhadap PDB sesuai ketentuan UU atau sudah dilevel 2,92 persen yang setara dengan Rp 397,2 triliun APBN 2017.

Bukan Kebutuhan Mendesak
Rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri pasca keluarnya Perpres No. 5 Tahun 2017 yang baru ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 Januari 2017 menandakan bahwa Polri kurang cermat menganalisis kebutuhan internal pada perubahan nomenklaturnya sehingga Densus Tipikor dapat dianggap bukan kebutuhan Polri sendiri tetapi lebih sebagai upaya membangun “citra” dalam pemberantasan korupsi dan sekedar kepentingan menambah anggaran Polri semata.

Jika dianggap kebutuhan, maka seharusnya rencana pembentukannya dapat didorong bersamaan dengan pembentukan Direktorat Tipidsiber diakhir tahun 2016 lalu dan bukan saat sekarang setelah keluarnya Perpres. Selain itu, kajian urgensi pembentukan Densus Tipikor belum pernah disampaikan ke publik untuk mengetahui alasan Kapolri ingin membentuk Densus tipikor. Terkecuali berita parsial komentar petinggi Polri dan anggota komisi III DPR.

Dari wacana di media, Densus Tipikor dibentuk karena adanya pengendapan dana APBD di pelbagai bank, mencegah korupsi dana desa, mengungkap kasus-kasus besar dan diharap menimbulkan efek kejut yang besar pula apalagi infrastruktur Polri sampai di kecamatan dan kiprahnya diharapkan setara dengan KPK termasuk gaji dan tunjangannya.

Argumen ini tidak mendasar karena tugas dan wewenang kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan sama terhadap semua tindak pidana dalam satu kesatuan struktur sesuai dengan hierarki sebagai peran alat negara, kecuali pembentukannya diperintahkan oleh UU yang mengatur khusus untuk itu.

Dan khusus pemberantasan tipikor, UU sudah menunjuk KPK sebagai lembaga pelaksana khusus dalam pemberantasan tipikor sesuai amanat Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui UU No. 20 Tahun 2001. Membentuk lembaga khusus termasuk Densus Tipikor Polri akan bertentangan dengan UU KPK dan akan membebani keuangan negara paling sedikit Rp 2,5 triliun pertahun.

Pembentukan Densus 88 Antiteror yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus teroris hanya beranggotakan sekitar 400 personil. Bayangkan dengan personil Densus Tipikor yang akan dibentuk berjumlah 3.560 orang, bukan lagi detasemen tapi sudah setingkat Brigade atau setara dua Polres ditingkat Kabupaten.

Memaksimalkan Dittipikor
Politik hukum pembentukan KPK merupakan antitesis dari kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Artinya, Kejaksaaan dan Kepolisian terlebih dahulu memaksimalkan fungsi tipikor di internal masing-masing dengan mengubah paradigma, revolusi mental dan orientasi fungsional tipikor sebagai bagian reformasi kelembagaan.

Pada era Sutarman, pembentukan Densus Antikorupsi sudah menyeruak tapi beliau merepon bukan dengan buru-buru mengusulkan perubahan struktur tetapi lebih pada penguatan kelembagaan yang sudah ada dalam bentuk pelatihan-pelatihan penyidik dalam penanganan kasus korupsi serta bekerjasama dalam capacity building dengan negara lain.

Tidak maksimalnya fungsi Dittipikor bukan karena pengaruh perubahan struktur tetapi lebih pada sikap mental Polri dalam penanganan pemberantasan tipikor baik kedalam maupun keluar sebagai lembaga penegak hukum.

Kasus korupsi yang melibatkan orang dalam kepolisian cenderung ditutup-tutupi apalagi melibatkan perwira tinggi seperti dalam kasus L/C fiktif BNI dan proyek pengadaan simulator SIM korlantas Polri. Belum lagi kasus rekening gendut bernilai jumbo, puluhan hingga ratusan miliar yang dimiliki belasan perwira tinggi Polri hingga kini masih menguap.

Sementara sejumlah kasus tipikor tidak jelas keberlanjutannya, apakah masih dalam proses atau diberhentikan penanganannya karena ketiadaan akses informasi yang memadai seperti kasus payment gateway, kasus kondesat TPPI, Pertamina Foundation dan lain-lain.

Disisi lain, anggaran kepolisian sendiri tahun 2017 melonjak 100 persen dari Rp 48 triliun selama tiga tahun sebelumnya menjadi Rp 84 triliun, yang seharusnya peran Dittipikor juga makin meningkat baik secara kualitatif berupa pengembalian uang negara maupun kuantitatif dari jumlah penanganan kasus tipikor.

Prestasi Dittipikor Bareskrim Polri di semester pertama 2017 sangat menggembirakan dengan menangani kasus sebanyak 1.190 dengan pengembalian uang negara ditaksir sebesar Rp 236 miliar. Ini jauh berbeda pada 2016 yang hanya menangani 662 kasus. Selain itu, Dittipikor juga sudah/sedang menuntaskan kasus besar lainnya seperti kasus tanah Pertamina, kasus Pelindo II, penangkapan terhadap perwira polri dalam kasus suap cetak sawah, dan terakhir kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas enembe.

Prestasi yang meningkat ini bukan karena perubahan struktur tetapi lebih pada kesadaran, tekad dan komitmen Polri untuk melakukan pemberantasan tipikor secara konsisten, profesional, berintegritas dan dengan moralitas tinggi serta kesamaan cara pandang sesama penegak hukum lain khususnya KPK. Hubungan resiprokal antara Polri dan KPK harus segera diakhiri agar polri makin mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan tipikor dan bukan mengubah judul dari Dittipikor menjadi Detasemen Khusus.

Oleh: Syamsuddin Radjab

(Dosen Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar dan Direktur Jenggala Center).

Comment