Menyoal Plt Gubernur Jabar dan Sumut

Menyoal Plt Gubernur Jabar dan Sumut

SHARE

Rencana penunjukan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat (JBr) dan Sumatera Utara (Sumut) menyulut kontroversi. Argumen yang dikemukakan dinilai aneh dan tak percaya pada supremasi sipil untuk menjalan pemerintahan. Bahkan berpotensi membuka celah kembalinya polisi ke ranah politik.

Kontroversi penunjukan Plt Gubernur melengkapi kegaduhan yang terjadi sepanjang awal tahun politik. Jika diringkus secara sederhana, setidaknya ada lima persoalan penting yang mesti diclearkan ke publik guna mengurangi resistensi berbagai kalangan.

Pertama, Mendagri perlu menjelaskan legalitas hukum tentang pentingnya mengangkat plt Gubernur Jabar dan Sumut. Betul bahwa dalam Permendagri No 74 Tahun 2016 pasal 4 diatur tentang cuti di luar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ikut pilkada.

Problemnya, Gubernur Jabar dan Sumut tak ada yang mengajukan cuti ikut kontestasi pilkada 2018. Sebab itulah, tak ada unsur kekosongan kekusaan yang mengharuskan Mendagri menunjuk plt Gubernur Jabar dan Sumut. Apalagi tak pernah disebutkan dalam peraturan apapun bahwa Mendagri boleh menunjuk dan menugaskan anggota polisi.

Kedua, jika penunjukan plt Gubernur atas nama keamanan, kenapa hanya dua provinsi yang disasar? Bukankah ada 171 akumulasi jumlah daerah yang indeks kerawanan pilkadanya hampir setara. Tinggi, sedang, atau biasa-biasa saja.

Pilkada tak melulu soal kondisi keamanan, tapi menyangkut budaya politik yang sudah mapan. Sejak pilkada serentak dimulai 2015 lalu, nyaris tak ada letupan apapun yang cukup berarti. Bahkan, Pilkada Jakarta yang ditengarai sumbu pendek dan berpotensi chaos, nyatanya berlangsung aman, damai, serta jurdil.

Ketiga, Mendagri mesti belajar banyak dari kasus Pilkada DKI Jakarta yang menyeramkan namun ‘happy ending’. Padahal plt Gubernur Jakarta saat itu bukan jenderal aktif tapi hanya kalangan birokrasi selevel eselon I di bawah kemendagri. Jadi, plt Gubernur dari kalangan jenderal tak menjamin apapun di pilkada.

Publik justeru khawatir, hadirnya plt Gubernur dari kalangan jenderal polisi hanya akan memanaskan suhu politik di daerah. Salah satunya tentu soal pertanyaan netralitas polisi dalam pilkada. Apalagi di dua daerah tersebut pensiunan jenderal polisi dan TNI ikut berkompetisi.

Keempat, jangan sampai ada kesan mendagri tidak percaya pada birokrasi sipil yang mulai berbenah. Suka tak suka, reformasi birokrasi melahirkan capaian prestisius. Banyak pejabat birokrasi di bawah kementerian dalam negeri yang layak ditunjuk sebagai plt Gubernur, bukan malah menunjuk dari kalangan eksternal.

Supremasi sipil sejatinya diberikan porsi lebih guna mengambil alih daerah yang berpotensi terjadi kekosongan kekuasaan akibat petahana ikut pilkada. Betul bahwa Mendagri otoritatif menunjuk plt Gubernur, namun bukan berarti penujukan itu malah kontraproduktif dengan semangat memperkuat demokrasi. Sebab, sudah lama bangsa ini trauma dengan polisi yang berpolitik.

Kelima, publik wajar was-was dengan penujukan jenderal aktif karena membuka celah kembalinya polisi ke wilayah politik, semacam dualisme fungsi kepolisian. Padadahal, bangsa ini susah payah mereposisi polisi untuk kembali ke barak setelah keadaan keadaan kondusif. Karenanya, jauhkan aparat keamanan dari anasir-anasir yang berpotensi menggoda mereka berpolitik.

Penunjukan dua jenderal polisi aktif sebagai plt Gubernur di Jabar dan Sumut hanya memperkeruh hawa kontestasi di tahun politik. Sudah saatnya polisi kembali pada fungsi tradional mereka, yakni sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan, bukan yang lainnya.

Biarkan kekuasan politik negara berjalan secara alamiah. Supremasi sipil ditakdirkan sebagai pengelola pemerintahan birokratis di semua tingkartan. Pada spektrum lain polisi menjadi palang pintu utama stabilitas keamanan. Itulah esensi alamiah kekuasaan politik yang dijalankan selama ini. Bukan sebaliknya.

Akhirnya, sebagai puncak pemimpin tertinggi yang merepresentasikan supremasi sipil, Presiden Jokowi harus menolak usulan Mendagri yang menunjuk dua jenderal polisi aktif untuk posisi plt Jabar dan Sumut. Masih banyak kalangan birokrat di bawan Kemendagri yang kinerjanya layak diandalkan.

Sekali lagi, pilkada tak melulu harus didekati dengan perspektif keamanan. Bangsa ini sudah maju dalam berdemokrasi. Tak perlu diajari lagi bagaimana rakyat menjaga stabilitas dan kerukunan. Toh, sejauh ini pilkada serantak berjalan damai dan jurdil dengan semangat mengkonsolidasi demokrasi yang makin mantap. Yang terpenting adalah semua komponen sadar untuk bekerja sesuai koridornya masing-masing.

Oleh: Adi Prayitno

(Penulis adalah Analis Politik Parameter Politik Indonesia).

 

SHARE
Comment