Home Hukum Meski Cuti Habis, Ahok Tetap Bisa Diberhetikan Sementara Apabila Masih Menyandang Status...

Meski Cuti Habis, Ahok Tetap Bisa Diberhetikan Sementara Apabila Masih Menyandang Status Terdakwa

Publik-News.com-Tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipastikan akan menggelar sidang perdananya di eks Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada selasa, 13 Desember 2016.

Status Ahok yang saat ini sebagai tersangka, ketika masuk dalam persidangan maka sebutan bagi pelaku adalah sebagai terdakwa. Sehingga hal itu berpengaruh kepada posisi jabatannya sebagai Gubernur Non aktif karena mengambil cuti.

Ahok bisa diberhentikan sementara meski masa kampanye usai pada 17 Februari mendatang apabila persidangan masih terus berjalan.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, menjelaskan  apabila kepada daerah berstatus terdakwa maka dalam aturan yang berlaku, ia akan diberhentikan sementara sampai kasusnya menjadi terang.

“Pak Basuki ini kan posisinya pekan depan di sana (persidangan). Kita tahu perkaranya, nanti akan ditindaklanjuti untuk diberhentikan sementara,” kata Widodo saat dihubungi, Jumat (9/12/2016).

“Kalau masa cutinya habis, nanti kita bikin nonaktif. Setelah tanggal 11 Februari ya dia dinonaktifkan lagi,” utambahnya.

Aturan terkait pemberhentian kepada daerah terncantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk mengatur pemberhentian sementara apabila menyandang status terdakwa yang berada pada pasal 83, dengan bunyi:

Pasal 83
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (faruq)

 

 

Comment