Minta RUU Pemilu Dibuat MK, Pansus Sebut Pramono Anung Sedang Mengigau

Minta RUU Pemilu Dibuat MK, Pansus Sebut Pramono Anung Sedang Mengigau

SHARE

Publik-News.com – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengusulkan agar pembuatan undang-undang pelaksanaan pemilu dibuat oleh Mahkamah Kontitusi. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengangaap pernyataan Pramono Anung itu ngelindur alias mengigau.

Lukman meminta pemerintah membaca lagi tentang peraraturan perundang-undangan. Jika yang berhak membuat UU adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah.

“Mas Pram ngelindur. Dia bikin teori sendiri. Ikuti saja mekanisme ketatanegaraan seperti yang sudah diatur dalam UUD 1945,” kata Lukman di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Saat ini, pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu sudah selesai ditingkat pansus. Ada tiga hasil yang disepakati dengan pemerintah, salah satunya membawa lima isu krusial RUU Pemilu ke paripurna pada 20 Juli 2017.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengusulkan undang-undang pemilu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan tenaga.

“Sehingga tidak selalu setiap tahun atau setiap waktu saat akan pemilu energi kita habis untuk hal seperti itu,” kata Pramono usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Ekonomi Pendidikan dan Riset Swiss Johann N Schneider-Ammann dan delegasi di Istana Bogor, Jumat (14/7/2017). (Fq)

 

 

 

 

SHARE
Comment