Miryam Ajukan Praperadilan, KPK Tolak Hadiri Sidang

Miryam Ajukan Praperadilan, KPK Tolak Hadiri Sidang

SHARE

Publik-News.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menghadiri sidang perdana praperadilan untuk tersangka pemberi keterangan palsu di kasus korupsi e-KTP, Miryam s Haryani. Hal ini dikarenakan Biro hukum KPK belum nemerima surat panggilan sidang.

“Terkait dengan sejumlah info tentang sidang praperadilan salah satu tersangka KPK ini, Informasi yang kami terima dari Biro Hukum, KPK belum menerima panggilan sidang tersebut,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/5).
Febri menilai alasan kuasa hukum Miryam mengajukan gugatan praperadilan ini dianggap kurang tepat.

“Jika alasan yang digunakan adalah KPK tidak berwenang menggunakan Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi dan dikatakan KPK tidak pernah menggunakan pasal tersebut, tentu keliru,” kata Febri.

“Pada sekitar akhir tahun 2015, hingga Mahkamah Agung telah dijatuhi vonis bersalah terhadap Muhtar Ependy dalam kasus menghalang-halangi proses hukum dalam kasus Akil Mochtar dan keterangan tidak benar di pengadilan. Di kasus ini KPK menerapkan Pasal 22 jo Pasal 35 juga dalam bagian dakwaan. Dan terdakwa dinyatakan bersalah sampai berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Miryam, Patriani Paramita mengatakan akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya. Sementara jadwal sidang praperadilan ini akan digelar pada hari ini, (8/5/2017)

“Terkait kasus pemberian keterangan yang tidak tepat kami mengajukan untuk praperadilan. jadwal sidangnya sudah ada yaitu tanggal 8 Mei,” kata Paramita, di Ling ling Resto, Mega Kuningan, Jakarta┬áSelatan, Kamis (27/4). (Fq)

SHARE
Comment