Moratorium Penggusuran

Moratorium Penggusuran

SHARE

Bendera Partai Gerindra masih bertengger di atas Puing Kampung Aquarium. Sudah setahun bendera itu ada di sana.

Air hujan, angin, terik matahari koyak kainnya. Rusak parah. Sudah lusuh. Tinggal separuh. Tapi masih gagah. Berkibar-kibar. Seakan melawan angin. Sendirian. Bagai lidah-lidah naga. Meliuk-liuk. Berani. Sebuah simbol partai ini berpihak kepada rakyat tertindas.

Hari ini, tanggal 3 Mei 2017, ada konperensi pers di bekas Kampung Aquarium. Mobil-mobil jurnalis SCTV, Indosiar, Net, Tv one, Trans7, RTV, Tempo, Detik dan sebagainya berderet. Seakan, media mulai berani berpihak ke warga.

Hadir LBH Jakarta, Rujak Centre, JRMK, UPC, Relawan PASA, BRN, Buruh, Paguyuban Empang Bersatu, Ratna Sarumpaet, Eq Edysa Girsang, Bunda Maya Anhar, Sekjen Rusdi, serta 31 perwakilan kampung anti penggusuran Ahok.

Setahun lalu, tanggal 11 April 2016, Ahok kirim pasukan ke sini. Membombardir rumah-rumah penduduk. Tanpa dialog, tanpa musyawarah, tanpa kompensasi apa pun. Ahok tuding mereka sebagai “penyabot tanah negara” dan “pengintai turap”.

Ada 315 KK yang digusur. Tidak termasuk para pengontrak. Sekitar 2.000 jiwa. Termasuk bayi, balita, remaja, perempuan, lansia.

Sebagian menolak direlokasi. Mereka bertahan di puing. Beberapa keluarga balik. Nggak betah di rusun, dan sulit cari nafkah.

Identitas kependudukan warga jadi tidak jelas. Kampung Aquarium dihapus dari peta, menjadi objek wisata kemiskinan. Banyak turis asing ke sini. Memalukan. Waktu Pilkada, warga dicatat untuk dulang suara.

Pasca pilgub, mereka mau digusur kembali. Beberapa hari lalu, Ahok dan Sekda bilang begitu. Mau ditertibkan, bahasa halusnya.

Tadi saya tanya Dharma Diani soal rencana Ahok ini. Dia bilang, “gila”.

Sayup-sayup, saya dengar suara orasi Ratna Sarumpaet. Dia mengecam keras rencana brutal Ahok. Ke 31 kampung dan aktifis sepakat melawan rencana Ahok. Beberapa orang berkata, “Kita Siaga Satu.”

LBH Jakarta tegas tolak. Lembaga ini sedang dampingi warga menggugat Ahok. Class Action. Mestinya, Ahok tidak boleh mengusik tanah dalam sengketa. Ada regulasi mengatur hal itu. Tapi, bukan Ahok namanya kalau nggak main seruduk. Dia gusur Bukit Duri yang sedang dalam proses class action. Pengadilan Negeri menangkan gugatan warga.

Ada yang tidak etis dari rencana Ahok. Dia nggak hargai program Anies Baswedan, gubernur baru. Anies punya blue print restorasi kampung. Rujak Centre bikin sketsanya. Sebagai gubernur lama, mestinya Ahok dukung program Anies. Anies punya legitimasi sebagai gubernur pilihan rakyat. Ahok gubernur cadangan. Refill. Lungsuran. Ahok nggak punya wibawa politik. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon juga menolak rencana Ahok.

Ahok mesti sadar, Jakarta is not his little fiefdom. Jangan sok jadi tiran.[***]

Oleh: Zeng Wei Jian
(Penulis Merupakan Aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi)

SHARE
Comment