MPR: Pemberian Opini WTP Dikaitkan Dengan Amandemen Nggak Nyambung

MPR: Pemberian Opini WTP Dikaitkan Dengan Amandemen Nggak Nyambung

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menganggap  pernyataan  Anggota auditor BPK Eddy Moelyadi menyebut MPR diberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar bisa amandemen adalah sesuatu yang tidak nyambung.

Menurutnya, amandemen dengan pemberian WTP tidak ada kaitannya sama sekali.

“Jadi saya agak sangsi dengan pernyataan tersebut. Setelah itu, sekali lagi, saya tak ada hubungan dengan keuangan di MPR. Tapi kalau hubungannya status WTP dikaitkan hubungannya dengan amandemen itu tidak nyambung karena tidak ada ketentuan perundang-undangan bahwa amandemen itu disyaratkan dengan MPR memiliki kualifikasi WTP,” ,” kata Hidayat, Rabu (27/9/2017) malam.

Hidayat menambahkan, Amandemen yang dilakukan MPR mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ia justru menganggap aneh pemberian WTP dikaitkan dengan amandemen.

“Saya harus sampaikan, bahwa saya tidak tahu tentang hal ini karena saya tidak mengurus soal keuangan MPR. Tapi, saya sampaikan itu agak aneh. Karena tidak sesuai dengan prosedur tentang amandemen UUD. Amanademen UUD itu tak ada kaitannya dengan status Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian atau apapun,” kata Hidayat.

“Kita mengikuti aturan yang ada di BPK terkait dengan auditing keuangan MPR. Jadi sekali lagi, BPK bekerja dengan aturan UU. Dan kami bekerja sesuai dengan UUD. Dan masing-masingnya clear,” sambungya.

Sebelumnya, auditor VII BPK Eddy Moelyadi menyebut MPR diberi opini WTP agar bisa melakukan amandemen. Ia juga memberikan opini WTP kepada DPR agat tidak selalu marah.

Penyataannya itu disampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kabag Tata Usaha dan Keuangan Irjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

“Saya meminta untuk DPR dan MPR untuk WTP agar bisa amendemen,” kata jaksa membacakan berita acara pemeriksaan Eddy dalam sidang perkara suap opini WTP Kemendes di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).(Fq)

 

SHARE
Comment