Home Hukum MS Kaban Desak MK Bubarkan Partai Politik Penerima Duit Korupsi e-KTP

MS Kaban Desak MK Bubarkan Partai Politik Penerima Duit Korupsi e-KTP

418

Publik-News.com – Ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), MS Kaban mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak takut menyelidiki aliran duit hasil kejahatan korupsi proyek e-KTP kepada partai poliitk.

Sebab, Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai poliitk jika nantinya sudah terbukti mendapat aliran dana dari mega proyek yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu.

“E k t p gak bakal heboh siapapun terdakwanya.E ktp heboh jika kpk usut adakah uang korup mengalir ke partai. Dan MK bubarkan partai2 itu,” cuit Kaban melalui akun Twitternya @hmskaban, Jumat (10/3/2017).

Menurut Kaban, korupsi semakin meraja lela meski sejumlah pejabat sudah dijebloskan ke dalam penjara akibat memakan uang haram hasil kejahatan.

“Menteri Jend Gub AggtDewan Bupti bnyk masuk bui gegara korupsi tetapi korupsi belum surut bahkan makin licin spt belut dlm oli,” cuitnya lagi.

Untuk diketahui, sedikitnya ada tiga partai politik yang disebut-sebut kecipratan duit puluhan bahkan ratusan miliar hasil korupsi e-KTP. Ketiga partai itu adalah Partai Golkar Rp 150 miliar, Partai Demokrat Rp 150 miliar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp 80 miliar.

Aliran duit hasil korupsi e-KTP itu kepada tiga partai politik itu terungkap dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Dalam dakwaan yang dibcakan KPK, Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong disebut merupakan seseorang yang mempunyai peran penting dalam kelancaran Proyek e-KTP

Jaksa menyebut Andi Narogong pernah mempunyai maksud untuk memberikan jatah uang haram itu kepada partai politik. Disebutkan, partai politik itu adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

“Bahwa pada akhir Februari 2011, terdakwa II (Sugiharto) ditemui oleh Andi Narogong di ruang kerja terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut, Andi Narogong menginformasikan kepada terdakwa II bahwa untuk kepentingan penganggaran, Andi Narogong akan memberikan uang sejumlah Rp 520 miliar kepada beberapa pihak,” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan itu, Sugiharto memberitahukan kepada irman terkait pemberian itu yang kemudian disetejui. Berikut rincian pemberian itu:

1. Partai Golkar sejumlah Rp 150 miliar
2. Partai Demokrat sejumlah Rp 150 miliar
3. PDI Perjuangan sejumlah Rp 80 miliar
4. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar
5. Anas Urbaningrum sejumlah Rp 20 miliar
6. Chaeruman Harahap sejumlah Rp 20 miliar
7. Partai-partai lainnya sejumlah Rp 80 miliar. (AF)

Comment