Ms Kaban: Politisi Nggak Siap Dikritik, Lucu !!!

Ms Kaban: Politisi Nggak Siap Dikritik, Lucu !!!

SHARE

Publik-news.com – Ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) dan Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban menanggapi soal UU MD3 yang baru saja di resmikan oleh DPR RI dan soal Pasal Penghinaan Presiden.

Menurutnya, DPR RI adalah sebagai ruang berbeda pendapat itu tak bisa di hindari dan Presiden sebagai pembuat kebijakan juga harusnya terbuka dari kritik rakyat.

“DPR RI tmpat brbda pndapat shg hujat/kritik tak dapat dihindari.Pres RI pembuat kebijakan jg trbka kritik dan hujat.Pres gak boleh dihina/kritik bgtu jg DPR RI.Mau jd bgsa apa RI.” Kata MS Kaban dalam akun twitternya pada Selasa (13/2/2018)

Dirinya juga mempertanyakan sakit apa yang sedang dialami Presiden dan DPR RI sehingga alergi dengan kritik dari rakyat.

“Sakit apa yg sedang bersemi dalam jiwa Pres dan DPR RI sehingga alergi kritik dari publik.Politisi/ nggak siap kritik lucuu” katanya

Seperti diketahui, revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disahkan oleh DPR RI pada Senin (12/2/2018). Sejumlah pasal dalam susunan UU MD3 yang baru tergolong kontroversial.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” demikian bunyi aturan itu.

Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk antidemokrasi. Rawan kemungkinan UU ini digugat ke MK

Sementara itu, Rencana menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, yang sudah masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) juga memicu banyak perdebatan.

Dalam RKUHP, pasal penghinaan presiden diatur dalam pasal 239 ayat (1).

Di situ disebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang menghina presiden dan wakil presiden akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Comment